NasDem Heran Ada Politik Transaksional Setingkat Pilpres

POLITISI NasDem Johnny G Plate mengaku heran ada politik transaksional yang terjadi dalam tingkat Pemilihan Presiden. Hal tersebut ia ungkapkan menanggapi pernyataan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Demokrat Andi Arief yang menuding Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan uang masing-masing Rp 500 milyar kepada PAN-PKS untuk memuluskan langkahnya mendampingi Prabowo dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Tentu kalau kabar itu benar maka telah menciderai pelaksanaan demokrasi Indonesia," papar Johnny saat ditemui di Gedung DPP NasDem Jakarta, Kamis (9/8).

Johnny melanjutkan, hingga saat ini NasDem bersama 8 parpol yang tergabung dalam koalisi Indoensia Kerja tetap konsistem memperkenalkan keadaban baru dalam dunia politik dengan menghindari politik transaksional. Kerjasamanya yang terjalin antara 9 parpol pendukung Jokowi dilakukan dengan saling menghormati komitmen satu sama lain.

"Jadi di sini tidak ada money politic di Pilpres, politik tanpa syarat yang menghormati betul aturan-aturan konstitusional dan prerogatif presiden mengenai cawapres," papar Johnny.

Cawapres dikatakan oleh Johnny merupakan bagian dwitunggal dari kinerja Presiden. Untuk itu penting bagi parpol pengusung untuk tidak melakukan kawin paksa antara capres dengan cawapres. "Kami sangat kedepankan komitmen politik," ungkap Johnny.

Johnny melanjutkan UU Pemilu sudah dengan jelas mengatur sanksi bagi pasangan calon yang melakukan politik transaksional. Jika terbukti tentu partai dan pasangan calon yang bersangkutan bisa dikenai sanksi berupa diskualifikasi.

"Tentu kami beharap itu tidak terjadi, tapi apabila itu terjadi maka ini antitesa demokrasi dan sangat menciderai demokrasi kita," paparnya. (OL-4)