KPU RI Minta KPUD Kupang Klarifikasi soal Bacaleg Eks Kejahatan Seksual Anak

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, pihaknya telah memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan klarifikasi kepada KPU Kota Kupang, terkait adanya temuan bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak di Kupang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dirinya menuturkan hal tersebut dilakukan agar KPU Kota Kupang melakukan verifikasi terhadap hasil salinan putusan yang menerangkan bacaleg tersebut merupakan mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak.

"Kita sudah memeritahkan KPU Provinsi NTT untuk melakukan klarifikasi dan supervisi kepada KPU Kota Kupang terkait hal ini," ungkap Wahyu saat ditemui di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu (8/8).

Saat ditanya terkait adanya dugaan keberpihakan KPU Kota Kupang yang meloloskan bacaleg tersebut hingga tahap perbaikan verifikasi , dirinya memandang hal tersebut merupakan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI. Dengan demikian, pihaknya tidak bisa melakukan pemberhentian anggota KPU jika memang terbukti melanggar ketentuan kewenangannya. Pihaknya pun saat ini masih mempertimbangkan untuk melanjutkan kasus tersebut ke pihak DKPP.

"Kalau kami tidak bisa memecat anggota KPU, karena yang berhak DKPP. Perkara kami akan meloporkan itu ke DKPP, akan kita pertimbangkan. Keabsahan dokumen salinan itu karena bentuknya fotokopian, jadi kita juga harus hati-hati dalam mengambil putusan," ungkapnya.

Sebelumnya, KPAI menemukan adanya bacaleg di Kota Kupang yang merupakan mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak. KPAI mendapat informasi terkait bacaleg tersebut ialah Heri Kadja yang maju dari Partai Demokrat. Diketahui Heri pernah terlibat kasus pada tahun 1991 yang dalam putusannya itu menyangkut pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 15 tahun. (OL-7)