Pemerintah Janji Pilih Komisioner KPK Kredibel

PEMERINTAH masih menggodok daftar nama yang akan masuk jajaran panitia seleksi (pansel) untuk memilih komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Dijanjikan, pansel tersebut nantinya akan memilih komisioner yang kredibel.

"Sudah ada perintah untuk menyiapkan (pansel). Diharapkan agar berhati-hati untuk menyiapkan sehingga hasilnya nanti akan baik," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/5).

Tedjo mengatakan pemerintah ingin menepis kekhawatiran publik bahwa nantinya pemimimpin KPK disusupi kepentingan partai atau kelompok lain. Dikatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat KPK. Caranya, dengan memilih komisioner yang kredibel.

"Semua-semua akan ditentukan karena kita tidak ingin bermain-main dengan hal ini. Jadi bagaimana caranya pengutan KPK tentunya dengan menempatkan komisoner yang kredibel-lah sehingga KPK betul-betul kuat," ucapnya.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan minggu depan pansel calon komisioner KPK akan dibentuk. Saat ini sudah ada sejumlah nama yang masuk namun mesti melalui pertimbangan yang matang. Kriterianya, tokoh tersebut mempunyai integritas yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.

"Tentu orang orang yang punya integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi. Tokoh masyarakat yang disegani tapi itu masih dalam proses, tidak sespesifik semacam itu. Minggu depan harapannya itu sudah siap," katanya.

Pratikno menambahkan pemerintah juga mempertimbangan masukan mengenai ketua pansel. Periode sebelumnya, pansel pernah diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, mengingat saat ini dua kementerian tersebut dipimpin oleh tokoh berlatar belakang partai politik maka ada usulan untuk menunjuk kementerian lain.

"Prinsipnya ini kan nantinya keppres (keputusan presiden) jadi keputusannya nanti disiapkan kementerian siapa. Kalaupun secara teknis disiapkan kementerian tapi Presiden bisa minta pertimbangan dari menteri-menteri lain," tuturnya.

Pratikno memastikan, pemerintah akan membuat pertimbangan semaksimal mungkin dalam membentuk pansel yang baik.

"Intinya kita akan buat pertimbangan semaksimal mungkin untuk tentukan pansel yang baik. Yang lebih penting lagi menghasilkan komisioner yang baik," tuturnya. (Q-1)