Satgas Kejaksaan Bakal Berkolaborasi dengan KPK

JAKSA Agung HM Prasetyo mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait sinergitas pemberantasan pidana korupsi melalui instrumen tim satuan tugas khusus yang dimiliki masing-masing instansi.

Korps Adhyaksa melalui Satgassus P3TPK rencananya akan berkolaborasi dengan satgas lembaga antirasywah guna membahas teknis penanganan perkara yang ideal. Kerja sama kedua pihak itu pun dipastikan tidak menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.

"Justru saling melengkapi, memberi dan menerima, dan saling memperkuat," kata Prasetyo seusai acara Pelantikan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgassus P3TPK), di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (8/8).

Rencana kolaborasi itu dilakukan dalam rangka untuk mengisi kekurangan masing-masing pihak. Misalnya, sambung dia, KPK yang memiliki kewenangan lebih dan kekuatan anggaran ternyata terbatas dalam hal personel maupun jaringan di daerah.

Sebaliknya, sambung dia, kejaksaan yang memiliki pengalaman, personel, dan jaringan di daerah, dalam realitasnya justru tidak punya kewenangan lebih dan minim biaya operasional.

"Nanti akan diatur teknisnya seperti apa. Tapi dengan demikian kita ingin menunjukan antarpenegak hukum ini berusaha memiliki semangat yang sama untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata dia.

Sejak dibentuk pada 2015, Satgassus P3TPK dituntut untuk serius menjalankan misi utama, yaitu memberangus pelbagai praktik korupsi yang terjadi di pusat dan daerah. Meski memiliki banyak hambatan dan kendala, namun dalam perjalanannya satgas tersebut berhasil mengukir prestasi. Walhasil, Satgassus P3TPK pun diakui sebagai salah satu garda yang tetap fokus memberantas kasus korupsi di Indonesia.

"Kita akan menangani semua kasus apapun yang berkaitan dengan pidana korupsi. Mereka sudah diseleksi secara ketat dari kejaksaan seluruh Indonesia. Satgassus generasi kedua ini semakin melengkapi instrumen di kejaksaan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi."

Sebelumnya, sambung dia, Korps Adhyaksa sudah membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Instrumen tersebut berfungsi dalam hal pencegahan, sementara prioritas Satgassus P3TPK ialah upaya penekanan dan penegakan hukum atau represif.

"Dengan adanya dua instrumen ini tentunya akan lebih meningkatkan harapan kita tentang kinerja kejaksaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tindak pidana korupsi itu ibarat pembunuh berdarah dingin yang membunuh orang secara pelan-pelan," tandasnya. (OL-4)