Presiden Ajak Ulama Tangkal Fitnah dan Hoaks

MENJELANG kontestasi Pemilu 2019, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta ulama berperan menyebarkan sikap husnul tafahum (berprasangka baik) kepada masyarakat. Pasalnya, Presiden Jokowi melihat fitnah, prasangka buruk serta saling mencela tengah tumbuh subur di media sosial.

Pesan itu disampaikan Presiden Jokowi kepada ratusan ulama yang mengikuti pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, Rabu (8/8).

"Sedih saya baca di media sosial. Banyak kabar bohong, banyak ujaran kebencian. Ini menjadi tugas kader-kader ulama untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai kita berburuk sangka apalagi menyebarkan fitnah," tandasnya.

Presiden Jokowi lantas menunjuk dirinya sendiri yang kerap menjadi korban fitnah. Di media sosial, sambung dia, bertebaran foto dirinya bersama Ketua Partai Komunis Indonesia DN Aidit yang sedang berpidato pada tahun 1955. Padahal, mantan Wali Kota Solo itu lahir pada tahun 1961. Selain tuduhan PKI, Presiden Jokowi menyebutkan dirinya diisukan tidak pro-Islam dan menjadi antek asing.

Presiden Jokowi pun merujuk pada salah satu kebijakannya yang menetapkan setiap 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. "Yang buat Kepres Hari Santri Nasional tuh siapa? Masak, sudah kayak gitu dibilang tidak pro-Islam?" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengkritik sejumlah pandangan sinis tentang penandatanganan kesepakatan divestasi saham antara PT Inalum dan PT Freeport Mcmoran. Alasannya, pandangan sinis bertubi-tubi muncul justru ketika pemerintah mencapai tahapan untuk menguasai saham mayoritas Freeport demi kepentingan nasional.

”Freeport, 40 tahun kita hanya diberi (saham) 9,3% dan kita semua diam saja. Enggak ada yang bersuara. Saya negosiasi, menteri-menteri negosiasi selama 3,5 tahun. Alot sekali. Jangan dipikir negosiasi seperti itu mudah. Sudah tanda tangan Head of Agreement, kesepakatan. Kok malah suaranya kok, jelek semua.  Saya nggak ngerti gimana kita ini sebetulnya," pungkasnya. (OL-7)