Emil Salim: Pembangunan Berlandaskan Pancasila Harus Digalakkan

PANCASILA sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercermin dalam setiap upaya pembangunan yang dilakukan. Pemerintah dalam hal ini harus tampil di depan memastikan Pancasila menjadi sumber nilai dalam setiap program dan kerja-kerja pembangunan nasional di segala sektor.

Demikian disampaikan Ekonom Indonesia Emil Salim saat memberikan Sutan Takdir Alisjahbana Memorial Lecture bertemakan Renungan Pancasila di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa malam (7/8).

"Menjelang 73 tahun kemerdekaan RI, kita harus makin sadar bahwa Pancasila yang masing-masing silanya adalah satu kesatuan bulat mampu memberi arah pada seluruh pembangunan nasional kita. Bahkan ukuran kuantitatifnya harus diupayakan dalam gerakan pembangunan nasional," kata Emil.

Ia menegaskan juga pemerintah harus aktif dalam memelopori substansi Pancasila pada sistem kehidupaan bangsa yang mengindahkan setiap sila dalam pelaksanaannya. Sila pertama misalnya, kata Emil, menegaskan bahwa agama di Indonesia sangat penting dalam pengembangan dan penentuan ciri khas bangsa Indonesia.

"Karena itu, pemerintah perlu aktif menumbuhkan iklim toleransi dan inklusif yang kondusif bagi pengembangan agama. Itu yang mendesak kita upayakan," jelasnya.

Sila kedua, kata Emil, secara khusus menyoroti persoalan Hak Asasi Manusia terutama pentingnya memasukkan prinsip Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pengajaran di lembaga pendidikan sipil dan militer serta membangun kesadaran warga negara yang bertanggungjawab dan sadar akan nilai kemanusiaan.

Sementara untuk sila ketiga terkait aspek persatuan, kata dia, perlu diwujudkan salah satunya dengan upaya pembangunan infrastruktur fisik yang mampu menghubungi ribuan pulau di seluruh Indonesia.

"Maka jalan keluarnya adalah membantu percepatan pembangunan Indonesia Timur. Termasuk pemerataan pembangunan kualitas SDM dan pengembangan bahasa Indonesia secara masif. Ini penting sekali karena bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa ," Jelas Emil.

Sementara untuk pengamalan sila keempat, kata dia, urgensinya terkait dengan masih maraknya politik uang dalam sistem politik nasional saat ini. Termasuk ada kecenderungan saat ini bahwa mendirikan partai politik tekesan memberikan keuntungan ekonomi. "Maka penyederhanaan partai pokitik menjadi urgent saat ini," tuksas Emil.

Dan sila kelima, sambung dia, terkait dengan pentingnya concentration ratio pada perkembangan usaha di berbagai sektor untuk mencegah tumbuhnya monopoli dan oligopoli yang merusak pasar dan menghambat tercapainya keadilan sosial.

"Sampai akhirnya yang perlu dikembangkan dalam kebijakan politik ekonomi dan sosial saat ini adalah menjadikan pancasila relevan sebagai paradigma utama dalam membangun bangsa indonesia yang lebih adil dan makmur," pungks Emil. (OL-7)