Soal Tes Keperawanan, Komnas Perempuan akan Temui Panglima TNI

KOMISI Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berencana menemui Panglima TNI terkait kebijakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengharuskan adanya tes keperawanan bagi calon taruni TNI.

"Saya rasa kami perlu bertemu panglima dulu untuk konfirmasi ini. Kita juga perlu dengar pandangan TNI soal ini," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana saat ditemui metrotvnews.com di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2015)

Azriana menuturkan dirinya akan mencoba menjelaskan posisi tes keperawanan sebagai bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Jika benar adanya, ia juga akan memberikan saran dan masukan kepada TNI untuk mengkaji ulang peraturan itu.

"Saya akan komunikasikan ini kepada panglima bahwa tes keperawanan itu bertentangan dengan hak konstitusional. Jika benar ada praktik seperti itu, kami akan beri saran untuk peraturan itu dikaji ulang serta dicabut," tutur Azriana.

Azriana menjelaskan tes keperawanan dapat dilihat sebagi bentuk dari kekerasan seksual bagi wanita. Padahal, lanjutnya, tak ada korelasi antara tugas TNI dengan keperawanan taruni TNI.

"Itu kan bisa dikategorikan serangan seksual. Bagi sebagian perempuan menakutkan. Bisa dibayangkan perempuan ketakutan, saat dites dengan dua jari orang lain. TNI ini kepentingannya buat apa?" Celetuk mantan aktivis perempuan itu.

"Tes keperawanan itu kita anggap masuk dalam kekerasan terhadap perempuan, bisa dikatakan pelecehan karena kita tidak tahu juga seperti apa dilakukan," katanya.

Azriana menjelaskan pelecehan seksual yang dimaksudnya terjadi karena adanya tindakan membuka hal pribadi dan sensitif wanita namun tak sesuai dengan keinginan wanita itu sendiri.

"Pelecehan seksual maksudnya, bagaimana bisa bagian pribadinya yang tidak dengan keinginannya harus diekspose oleh orang lain? Itu bentuk kekerasan seksual dan tak bisa dibenarkan," tuturnya.

"Apa mereka tak tahu bagaimana ketakutannya setiap wanita baik yang perawan maupun tidak untuk menunjukkan organ intimnya kepada orang lain, mereka tak tahu bagaimana traumanya itu," sambung Azriana

Azriana juga menganggap tes yang dikenal dengan 'tes dua jari' itu tak sesuai dengan tugas pertahanan dan melindungi negara yang diemban TNI. Kecuali, lanjutnya, tes yang dimaksud berhubungan dengan kesehatan pribadi calon prajurit.

"Hanya saya pikir untuk kepentingan medis saja hal itu bisa dilakukan seperti pemeriksaan kesehatan. Di luar itu tak ada hubungannya dengan mempertahankan negara," ungkapnya.

Azriana juga berjanji akan terus menindaklanjuti hal ini seperti yang dilakukan Komnas Perempuan sebelumnya kepada isu tes keperawanan di lingkungan Polri beberapa waktu yang lalu.

"Sama waktu kasus di Polri kemarin, kami akan beri saran TNI untuk kaji ulang hal ini. Kalau enggak ada tindak lanjutnya, kita akan teruskan ini ke Presiden sebagai panglima tertinggi," paparnya

Kabar tes keperawanan ini mencuat setelah Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan hasil wawancaranya dengan 11 perempuan di rumah sakit militer Bandung, Jakarta, dan Surabaya.

Mereka yang menjalankan tes keperawanan mengaku bahwa tes yang dijalaninya itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma. (Q-1)