Jokowi Dinilai hanya Desakralisasi Jabatan Presiden

ANALIS politik dari Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Karyudi Sutajah Putra mencoba memaknai kata 'berantem' yang diucapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan di hadapan relawan Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8), yang ditafsirkan banyak pihak provokatif.

"Kita boleh menafsirkan apa saja sesuai selera masing-masing. Itu tergantung sudut pandang. Namun menurut saya tak lebih dari bagian upaya desakralisasi jabatan Presiden. Jadi, jangan ada yang kebakaran jenggot," ungkapnya di Jakarta, Selasa (7/8).

Sakral, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dia, berarti suci atau keramat.

"Desakralsasi berarti membuat sesuatu yang semula suci atau keramat menjadi tidak suci atau tidak keramat," jelasnya.

Sebelum ini, kata Karyudi, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, semasa menjabat Presiden, juga telah melakukan desakralisasi terhadap Istana dan lembaga kepresidenan, dengan mengizinkan tamu-tamu bersandal jepit yang notabene wong cilik masuk Istana atau menemui Presiden.

"Tentu, hal itu dibarengi dengan sikap Gus Dur yang merakyat, sebagaimana Jokowi," cetusnya.

Jokowi, lanjut Karyudi, melakukan desakralisasi jabatan Presiden pertama kali melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Januari 2014. SE ini berisi aturan penyebutan nama secara khusus untuk Joko Widodo, yakni Bapak Jokowi.

"Mengapa bukan Bapak Joko Widodo? Mungkin itu terlalu formal dan sakral," tukasnya.

Desakralisasi dilakukan Jokowi bukan hanya melalui penyebutan nama, melainkan juga pakaian. Hal itu, menurut Karyudi, dilakukan Jokowi dengan mengendarai sepeda motor bergaya chopper mengenakan jaket jins bergambar peta Indonesia di Sukabumi, Jabar, 8 April lalu.

"Maka rakyat pun tak sungkan ‘menyentuh’ Jokowi. Terbukti, saat mengendarai chopper di Sukabumi itu, Jokowi dikejar seorang warga hanya demi bisa menyentuhnya," terangnya.

Kini, masih kata Karyudi, desakralisasi itu dilakukan Jokowi melalui bahasa atau tutur kata. Saat memberikan arahan dalam acara relawan, salah satunya Projo, Jokowi menyatakan, "Jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani."

"Berantem memang diksi yang biasa diucapkan preman di pasar. Tapi apa salahnya bila seorang Presiden juga mengucapkan diksi itu? Bukankah Presiden juga manusia biasa?" tanya Karyudi.

Berantem merupakan istilah gaul anak muda. "Yang dimaksud Jokowi barangkali adalah musuh jangan dicari, tapi kalau ada musuh jangan lari. Itulah sikap seorang ksatria sejati. Ini analog dengan peribahasa Latin, ‘Si vis pacem, para bellum’ (jika mau berdamai maka bersiaplah untuk perang)," papar Karyudi mengutip ungkapan penulis militer Romawi, Publius Flavius Vegetius Renatus: Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum.

"Chopper dan jaket jins juga identik dengan anak muda. Maka bisa diterjemahkan langkah Jokowi melakukan desakralisasi jabatan Presiden salah satunya untuk mendekatkan diri kepada anak-anak muda atau generasi milenial. Mengapa? Suara generasi milenial dengan rentang umur 17-34 tahun tak bisa dipandang remeh dalam Pemilu/Pilpres 2019. Sebab, saat ini setidaknya 34,4% masyarakat Indonesia ada di rentang usia emas tersebut," tandasnya. (RO/OL-1)