Mendagri: Kepala Daerah jadi Juru Kampanye Harus Cuti

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah yang menjadi juru kampanye dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 harus mengajukan cuti.

"Kalau kampanye, ya cuti. Kalau tidak, ya, jangan gunakan fasilitas negara, fasilitas pemda untuk kepentingan pasangan calon tertentu," kata Tjahjo di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta seperti dilansir dari Antara, Selasa (7/8).

Menurut Tjahjo, mayoritas kepala daerah memang merupakan simpatisan, anggota partai atau didukung partai. "Jadi saya kira pandai-pandailah menempatkan posisi. Pada saat kampanye, ya
mengajukan cuti. Sekarang saja kalau pilkada cuti kok, seorang gubernur yang mau mendukung calon partainya, dia cuti," tegas Tjahjo.

Namun Tjahjo membolehkan kepala daerah untuk masuk dalam tim sukses paslon calon presiden dan wakil presiden. "Saya kira (menjadi timses) tidak ada masalah, tapi belum ada (yang
mengajukan ke saya)," ungkap Tjahjo.

Berdasarkan Peraturan KPU No.4/2017 Pasal 63 seluruh pejabat Negara baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, DPRD kota serta provinsi atau pejabat daerah dibolehkan ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara.

Pengajuan cuti haruslah tiga hari sebelum waktu kampanye dilaksanakan, termasuk jika masa kampanye berada di akhir pekan.
Sedangkan mekanisme pengajuan cuti pejabat yang bersangkutan harus meminta izin langsung dari atasan.

Jika bupati atau wali kota maka harus memiliki persetujuan dari gubernur. Jika yang meminta izin cuti kampanye adalah gubernur, maka proses permintaan cuti haruslah kepada Mendagri. Anggota DPRD bisa meminta izin langsung dari pimpinan DPRD. (Ant/OL-7)