Pegadaian Gandeng KPK Cegah Gratifikasi

DALAM rangka mewujudkan transformasi perusahaan dan mendukung gerakan antikorupsi, PT Pegadaian (persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hubungan kedua lembaga tersebut sebelumnya sudah terjalin. Misalnya, KPK sering meminta bantuan pegadaian untuk menaksir harga barang sitaan maupun barang gratifikasi yang ada di komisi antirasywah.

Kerja sama kedua lembaga ditandai dengan penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Direktur Utama PT Pegadaian Sunarso dan Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, di Jakarta, kemarin.

"Dengan penandatanganan ini, kami meyakini reputasi pegadaian sebagai lembaga keuangan BUMN tepercaya, selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG (good corporate governance) secara baik dan benar. Pegadaian selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness," jelas Sunarso.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya pegadaian untuk membangun integritas yang merupakan salah satu corporate value pegadaian maupun value dari BUMN. Hal itu, kata dia, sejalan dengan transformasi yang sedang gencar dilakukan pegadaian. Setidaknya ada dua area penting yang menjadi perhatian, yakni transformasi di area digital dan transformasi di area culture. "Integritas inilah yang menjadi salah satu pilar nilai budaya kerja pegadaian."

Program pengendalian gratifikasi, menurut Sunarso, merupakan momentum meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada pegadaian. Prinsip-prinsip GCG dan implementasi program pengendalian gratifikasi diterapkan kepada seluruh jajaran di daerah.

Ia mengajak seluruh pimpinan unit kerja, baik direksi, pimpinan wilayah, maupun anak perusahaan untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan sistem berjalan sesuai ketentuan.

Pegadaian, imbuhnya, membangun pengawasan internal untuk memastikan implementasi program pengendalian gratifikasi dan prinsip-prinsip GCG. Baik dikantor pusat maupun sampai di level kantor cabang, pegadaian telah menerapkan pengendalian internal melalui sistem yang teruji.

"Tentunya ini memberikan semangat dan meningkatkan rasa percaya diri bagi kita semua. Apa yang kita telah laksanakan menjadi suatu hal yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan pengendalian gratifikasi di bisnis keuangan," katanya.

Macan kertas

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, mengatakan komitmen bersama tersebut akan membantu KPK dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di sektor keuangan. Dirinya juga berharap penandatanganan komitmen tersebut dapat meningkatkan prinsip GCG di seluruh unit kerja pegadaian di Indonesia.

"Prinsip good corporate governance, jika diterapkan akan membantu membuat industri keuangan menjadi lebih baik lagi," paparnya.

Namun demikian, Pahala berpesan agar penandatanganan tersebut bukan hanya sebagai kegiatan seremonial tanpa ada perubahan yang nyata. Dia mengingatkan itu karena selama ini sering terjadi, MoU yang telah disepakati hanya menjadi macan kertas. Oleh sebab itu, ia berharap pegadaian tidak melakukan kesalahan serupa.

"Kesepakatan bersama itu penting, tetapi yang jauh lebih penting dari itu ialah melaksanakan secara konsekuen apa yang telah menjadi kesepakatan tersebut," tegasnya. (P-2)