Sekjen PDIP Ketua Tim Sukses

POLITIKUS PDI Perjuangan Aria Bima memandang Hasto Kristiyanto berpeluang menjadi ketua tim pemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2019. Posisi yang sama pernah diduduki Tjahjo Kumolo pada Pilpres 2014.

“Sekjen (PDIP). Saya kira Hasto tuh nanti. (Karena dia) bukan caleg, bukan menteri, saya kira Hasto,” kata Aria. Kemungkinan itu sudah lama terlihat sejak Hasto menginisiasi pertemuan sekretaris jenderal parpol koalisi Jokowi. Apalagi, Hasto tak berada dalam pemerintahan.

Sekjen PPP Arsul Sani menyebut jabatan ketua tim pemenangan Joko Widodo akan dimusyawarahkan. Satu nama yang paling mencuat tertuju pada Hasto.  “Saya kira pada level koordinasi selama ini Sekjen PDIP yang menjadi kooordinator dari parpol di koalisi Jokowi,” kata Arsul.

Arsul mengatakan selama ini peran Hasto dalam mengoordinasi partai koalisi pendukung Jokowi sudah terlihat. Ia tak masalah jika jabatan itu jatuh kepada Hasto.  “Karena selama ini memang dia sudah menjalankan kerja yang lebih umum dalam mengoordinasikan partai koalisi pemerintah,” jelas Arsul.

Saat ini sekjen parpol koalisi bakal mematangkan strategi pemenangan. Tiap-tiap parpol bakal mengirimkan tiga perwakilan membahas tim 27 Jokowi.  “Agendanya untuk menyempurnakan struktur tim pemenangan, mendetailkan Nawa Cita II,” kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni juga bakal menghadiri pertemuan. Menurut dia, pembicaraan parpol koalisi sudah menyentuh teknis. “Bicara lebih teknis soal kerja pemenangan ke depan,” kata Raja.

Aria Bima menyebut koalisi Jokowi bakal berfokus pada finalisasi Nawa Cita II yang menjadi visi-misi capres usungan sembilan parpol itu.

Masukan Muhammadiyah

Terkait dengan Nawa Cita II, PP Muhammadiyah memberikan masukan kepada Jokowi. Jokowi harus menjadikan nilai-nilai agama sebagai nilai luhur, berbangsa, bernegara, perwujudan Tuhan Yang Maha Esa.

“Nilai-nilai luhur beradab yang damai, toleran, dan berkemajuan. Kami yakin dengan nilai-nilai agama hidup seperti itu, bangsa ini akan kukuh,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah ­Haedar Nashir di Istana Negara, kemarin.

Haedar mengatakan Muhammadiyah ingin Pancasila diteguhkan sebagai landasan filosofi alam pikir seluruh masyarakat dalam pengelolaan negara. Dengan begitu, Pancasila betul-betul terwujud dalam kenegaraan dan kebangsaan.

Jokowi juga diminta menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial, mengatasi kesenjangan sosial.  “Saya yakin penguatan infrastruktur pada periode ini, konsep ini jadi kekuatan pemerintahan ke depan,” ucap Haedar.

Menurutnya, pemerintah harus mewujudkan kedaulatan negara sesuai amanat konstitusi dan menjadi bangsa kukuh berkemajuan. Pemerintah juga harus memperkuat daya saing SDM Indonesia untuk berkompetisi di ranah global. Dengan rekonstruksi dan revitalisasi pendidikan nasional dan proaktif untuk dunia Islam menjadi kekuatan Indonesia di depan bebas aktif dan melahirkan kekuatan baru, negara muslim terbesar di dunia.’’ (Ths/P-1)