Aktivis 98 Dukung Pemerintah

Muhamad Fauzi
12/5/2015 00:00
Aktivis 98 Dukung Pemerintah
(ANTARA/Nyoman Budhiana)
KABAR peringatan lengsernya rezim Orde Baru pada 20 Mei ditunggangi kepentingan politik, dibantah eksponen angkatan 98. Sebab gerakan angkatan 98 yang menumbangkan Orde Baru berbeda dengan mahasiswa pasca reformasi.

Demikian disampaikan pendiri Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi(LMND) Muhamad Sofyan, Wikyo, angkatan 98 dari alumni Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI) dan aktivis 98 sekaligus mantan aktivis HMI, Yusuf Machrum, dalam renungan Mei 1998, Senin malam (12/5).

Menurut Sofyan, aksi mahasiswa 98 sangat solid. Dalam aksinya, mereka kerap menggunakan nama-nama samaran yang bertujuan untuk keamanan dan keberhasilan aksi saat itu.

Sedangkan, aksi mahasiswa era reformasi cenderung mudah ditunggangi elit politik. Berbeda dengan aksi mahasiswa tahun 98. Menurut dia, mahasiswa harus lebih waspada dengan muatan-muatan politik yang sewaktu-waktu masuk di setiap aksi.

Dia mengatakan, pemerintahan saat ini adalah hasil dari proses demokrasi. Oleh karena, sudah selayaknya mahasiswa dapat mendukung program pemerintah dengan membentuk forum lintas generasi.

"Tujuannya untuk membangun komunikasi lintas generasi dan memberikan kritik dan masukan kepada pemrintah," tuturnya.

Dimata Wikyo, hasil Pilpres 2014 memiliki harapan. Terlebih Jokowi adalah pilihan rakyat. Tidak sewajarnya, kata dia mahasiswa melakukan aksi untuk menurunkan Jokowi.

Mahasiswa reformasi, menurut dia, harus optimis dan mendukung program pemerintah. Apalagi, sejauh ini program pemerintah sudah nampak seperti membangun pondasi ekonomi, seperti: 47 bendungan 16 di antaranya sudah dibangun, pembangunan 5 pelabuhan dan Tol Sumatera yang sudah teralisasi.

Hal sama diungkapkan Yusuf Machrum, menurutnya aksi mahasiswa 98 terkontrol di tiap kelompok masing-masing. Oleh karenanya, aksi memperingati turunnya rezim Soeharto 20 Mei mendatang tetap ada kontrol dari mahasiswa.

Menurut dia, tugas mahasiswa pasca reformasi adalah menjadi kontrol program-program pemerintah yang sah hasil dari demokrasi. Jangan sampai, karena hasutan mahasiswa terprovokasi dan diambil alih oleh militer.

“Kita pasti tidak mau kembali ke era Orde Baru. Mahasiswa harus tetap mendukung pemerintah agar ada percepatan program-program yang sudah dijanjikan saat kampanye Pilpres,” ujar Yusuf Machrum.

Isu aksi menggulingkan Jokowi pada peringatan 20 Mei sangat mencederai konstitusi. Karena Jokowi adalah pemimpin yang sah pilihan rakyat secara demokrasi. “ Mari Mahasiswa peringati 20 Mei, tapi harus kontrol dan tidak keluar koridor,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Alumni GMNI, Ericson Hutabarat menuturkan, aksi mahasiswa untuk mengulingkan Jokowi pada 20 Mei sangat dipaksakan. Apalagi dengan tuntutan turunkan BBM. Pasalnya Mei 1998 dan Mei 2015 sangat jauh berbeda. Dimana, menurut dia situasi 98 penuh dengan tekanan dan otoriter pemerintah saat itu. 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya