Parpol tidak Berkuasa Penuh Kelola Caleg

ADMINISTRASI pemilu telah membuat partai politik (parpol) tidak lagi berkuasa mengelola figur sebagai calon anggota legislatif (caleg).

"Kompleksitas rezim administrasi pemilu cukup berhasil mempersempit peluang parpol untuk tidak serius memastikan validitas dan faktualitas diri maupun bakal caleg. Parpol tidak sepenuhnya berkuasa mengelola daftar figur yang bakal diusung. Sekian banyak aturan membatasi dan harus dipatuhi," kata bakal caleg DPR dari PAN Khairul Fahmi dalam perbincangan dengan Media Indonesia, Kamis (2/8).

Menurut dia, terlalu banyak pasal restriktif dalam kepemiluan. Seperti, imbuhnya, sistem informasi pencalonan (silon) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa mengendalikan sejumlah kewenangan parpol. "Seperti perpindahan daerah pemilihan (dapil), perubahan nomor urut, atau penentuan susunan kuota perempuan dalam satu dapil."

Fahmi memahami keberadaan sejumlah pasal memiliki semangat modernisasi, akuntabilitas, dan akseptabilitas. "Tapi akhirnya hanya membuat tahapan pemilu disibukkan dengan tetek bengek administrasi," ungkapnya.

Di sisi lain, jelas dia, untuk mencapai kedaulatan pemilih dalam pemilu membutuhkan rekomendasi objektif mengenai deretan caleg berkualitas dan layak dipilih.

Selain itu, tambah dia, diperlukan informasi secara proporsional dari media massa terhadap para caleg berkualitas untuk meningkatkan modal elektoral tanpa menghilangkan ruang aduan dan klarifikasi atas kredibilitas para caleg.

"Sebaik apapun parpol dan KPU mematuhi regulasi, bila tanpa kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, kedaulatan pemilih tidak akan pernah hadir," kata dia.

Kondisi tersebut, sambung dia, menjadikan kualitas bakal caleg tidak selalu berbanding lurus dengan popularitas dan elektabilitas mereka. "Parpol kan harus realistis berhitung soal kemampuan bertarung dan kemampuan intelektual. Apa ada yang mau kalah cuma gara-gara hendak mempertahankan kualitas caleg?" tukas Fahmi. (A-1)