Tim Terpadu Dikritik, Wiranto: Sekarang Mau Diselesaikan Malah Ribut

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan pembentukan tim terpadu penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu tidak bermuatan politik. Ia mengatakan, pembentukan tersebut murni dilakukan untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

"Momentumnya sekarang itu tidak ada maksud tertentu. Yang penting sekarang itu adalah biar cepat selesai, itu saja," ujar Wiranto, di Jakarta, (01/08).

Wiranto mengatakan, pembentukan tim terpadu telah direncanakan sejak lama oleh pemerintah. Jadi, bukan merupakan langkah untuk menarik dukungan menjelang Pilpres 2019.

"Tim terpadu itu sudah selesai, tunggu saja. Nanti saya selesaikan. Lah kemarin tidak selesai ribut, sekarang mau kita selesaikan ribut," ujar Wiranto.

Pihaknya mengaku telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak guna membahas pembentukan tim dan menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Termasuk dengan Komnas HAM yang menyatakan menolak pembentukan tim tersebut. "Komnas HAM menolak boleh saja. Argumentasinya apa," ujar Wiranto.

Ia mengatakan, saat ini memang masih ada hambatan dalam penyelesaian. Salah satunya karenna Komnas HAM merasa sudah menyerahkan data-data penyelidikannya ke Jaksa Agung. Sementara itu, Jaksa Agung merasa data itu belum valid karena masih kurang bukti.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku kesulitan mengusut kasus pelanggaran HAM masa lalu lantaran sudah terlalu lama berlalu. Saksi dan bukti yang ada juga belum dianggap memenuhi kebutuhan penyelesaian kasus.

"Nanti kita akan bicarakan lagi. Jangan tolak-menolak di media massa. Saya juga belum bertemu lagi dengan teman-teman Komnas HAM, kemarin saya undang katanya masih di Jogja. Maka tidak usah dibincangkan di media massa, di media sosial, nanti kan ketemu, sesama bangsa kan ketemu gampang" pungkasnya. (OL-7)