Pengamat: Angka Kemiskinan Dipolitisasi

PENUTURAN mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang angka kemiskinan 100 juta orang dinilai murni bentuk politisasi. Pasalnya, standar hidup masyarakat miskin dihitung berdasarkan acuan tertentu seperti yang dimiliki Bank Dunia atau Badan Pusat Statistik (BPS).

"Perhitungan (angka kemiskinan) SBY pendekatannya relatif yaitu kelompok 40% terbawah yang belum tentu miskin menggunakan ukuran BPS. Angka 40% atau 100 juta dipolitisasi," terang Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Teguh Dartanto kepada Media Indonesia. (1/8)

Menurut dia, angka kemiskinan yang digunakan SBY dengan menyebutkan the bottom of 40% yang setara dengan 100 juta orang lebih merupakan jumlah gabungan antara penduduk miskin dan rentan miskin. Hal itu tentu berbeda dengan standar perhitungan kemiskinan yang digunakan baik oleh BPS, terlebih Bank Dunia.

"Iya SBY beda dasar dan pendekatan dibandingkan BPS maupun Bank Dunia," tegasnya.

Ia menyarankan kepada masyarakat supaya cerdas mencerna informasi meskipun berasal dari seorang mantan presiden. Pasalnya di tengah gejolak politik saat ini data apapaun sangat mudah digunakan untuk kepentingan sesaat.

"Dalam era saat ini atau musim politik, lebih baik percaya dengan angka BPS atau Bank Dunia yang lebih bisa dipertanggung jawabkan," tutupnya. (OL-4)