Kemendagri Bantah Ada Aksi Mogok Kerja di Bekasi

KEMENTERIAN Dalam negeri membantah terjadinya mogok kerja dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebabkan penghentian pelayanan publik pada 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemendagri mengklaim yang terjadi hanya kendala perbaikan sistem IT di Kota Bekasi dan sejumlah Kecamatan.

"Berdasarkan hasil sidak hari pertama, yakni di Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Jaya dan Kelurahan Kranji pelayanan publik berjalan dengan lancar dan normal. Para ASN juga hadir dengan dibuktikan dengan dokumen daftar hadir registrasi pelayanan dan ASN, termasuk tanggal 27 Juli tersebut," terang Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu (1/8).

Hal tersebut menurt Akmal didukung oleh pernyataan pejabat Wali Kota Bekasi dimana pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya tak menampik bahwa tanggal 27 Juli kemarin sempat terjadi kendala teknis dalam perbaikan sistem IT di kota Bekasi dan beberapa kecamatan yang membuat beberapa pelayanan terganggu.

Pihaknya juga berencana melakukan investigasi lebih lanjut, salah satunya dengan membentuk tim terpadu sebagai bagian dari pendalaman yang merupakan bagian dari SOP dari inspektorat.

"Jika terbukti ada ASN yang tidak memberikan pelayanan pulik bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (OL-7)