PT 20% Pemaksaan Terhadap Pilihan Publik

KETUA Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai ambang batas 20% disadari atau tidak disadari oleh elit politik, cara lain sebagai bentuk deparpolisasi.

Menurutnya, ketika calon presiden hanya dua calon itu yang misalnya muncul, sadar atau tidak sadar bagi PP Muhammadiyah yang paling diuntungkan tentu adalah hanya sekelompok partai politik.

“Sebutlah dua partai politik yang paling banyak menerima insentif elektoral sedangkan partai yang lain dipastikan diambang kebangkrutan,” tegas Dahnil.

Sehingga, lanjutnya, PP Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi pemuda hanya ingin menyampaikan peringatan kepada mereka-mereka, bahwa sesungguhnya ini adalah sadar atau tidak sadar deparpolisasi masih akan terjadi pada pemilu 2019.

“Kemudian bagi kami, ini adalah seperti pemaksaaan terhadap pilihan publik. Ini kan ibarat koki, ibarat kita makan di warung tapi kemudian kita dipaksa hanya makan menu yang dimasak koki sementara kita tidak pernah pesan menu itu, kita tidak dikasih pilihan menu lain. Kita dipaksa makan,” ungkap Dahnil.

Oleh karena itu, baginya, pemaksaan model seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

“Itulah kemudian kami menganggap ada darurat demokrasi. Di sisi lain ada juga darurat konstitusi, apa lagi kalau kemudian ada gugatan Perindo atau gugatan pak JK terkait di disitu, kemudian nanti keputusannya deluan itu, ketimbang PT ini, saya mau mengatakan maka MK telah melakukan deskriminalisasi. Harusnya keputusan ini harus didahului ketimbang yang lain,” pungkas Dahnil. (OL-4)