Koruptor Didominasi Persekongkolangan Pebisnis-Politisi

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Busyro Muqoddas menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sekarang ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh unsur pengurus KPK sebelumnya.

Menurut Busyro, setelah dianalisis itu mengambarkan karakter yang sama bahwa OTT itu dilakukan oleh KPK karena laporan masyarakat. “Karena masyarakat mengetahui adanya peraktik korupsi di pusat atau daerah, atau proyek daerah yang diatur bersama pusat. Main proyek di daerah. Itu yang kami sebutkan korupsi politik, dan modus suap itu menjadi dominan,” terangnya saat menjadi salah satu narasumber pada ‘Diskusi Publik: Hapus Ambang Batas Nyapres, Darurat Demokrasi, Darurat Konstitusi’ yang digelar di kantor Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (31/7).

Menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, angka korupsi berdasarkan data KPK masih sekitar 74% lebih. Artinya jumlah itu menjadi dominan.

“Suap yang terjadi banyak berkaitan dengan infstruktur, kedua APBD, dan ketiga APBDP. Kemudian perizinan, termasuk perizinan tambang,” jelasnya.

Busyro mengaku, di sektor-sektor yang dikorup itu, selalu saja dominan aktornya adalah pebisnis yang suka bermain gelap (kroni kapitalisme). Kroni itu yang kemudian dalam bentuk pebisnis tapi mengandalkan patronnya itu sebagai oligarki politik.

Oleh karena itu, lanjutnya, apakah ada korelasinya dengan sistem pemilu, menurutnya, indikatornya ada karena pasal 222 itu, ada unsur kapitalisasi pemilu dengan persentase 20 persen dan itu mengubur moralitas demokrasi yang itu menjadi sendi negara hukum.

“Dengan 20 persen itu demokrasi di korup. Pertanyaanya apakah pemilu mendatang itu bisa menghasilkan pemimpin yang bisa betul-betul diukur. Ini pemilihan rakyat berdasarkan kejernihan berfikir dan tidak dipengaruhi peraktik politik uang. Dan ini pertanyaan besar,” ungkapnya.

Dengan demikian, tambah Busyro, yang bisa menjawab hanya sembilan negarawan yang sangat dihormati di MK.

“Oleh karena itulah, ketika saya mengaitkan bahwa pemilu 2014 itu menghasilkan kroni kapitalisme, maka khawatiran pada 2019 itu justru itu akan lebih besar apa lagi ada fakta yang memalukan bagi saya hasil 20 persen itu diambil dari pemilu 2014,” pungkasnya. (OL-4)