Agama bukan Kendaraan Politik

CENDEKIAWAN sekaligus mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai politisasi agama di ajang pemilu dan pilkada telah mendegradasi agama sebagai kendaraan politik.

"Definisi politisasi agama adalah memakai agama untuk tujuan politik tanpa akal sehat tanpa moral dan hati nurani. Hal itu membuat kita memilih kucing dalam karung," ujar Syafii Maarif dalam sebuah diskusi di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, kemarin.

Diskusi itu bertajuk Agama, Politik, dan Politisasi Agama. Hadir pula Ahli Antropologi Budaya, King Fahd University of Petroleum, Arab Saudi, Sumanto Al Qurtuby dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto. Pemimpin Redaksi Media Indonesia Usman Kansong bertindak sebagai moderator.

Syafii Maarif atau yang karib disapa Buya menambahkan, peran agama seharusnya menjadi acuan moral dalam penyelenggaraan berpolitik sehingga dapat menghasilkan para pemimpin yang berkualitas. Ia menolak agama menjadi tunggangan politik

Mengingat politisasi agama masih sering digunakan dalam pilkada dan pemilu, Buya berharap literasi masyarakat khususnya terkait dengan pemahaman secara politik maupun dalam konteks agama harus ditingkatkan.

Dia menegaskan peningkatan literasi masyarakat terkait dengan politisasi agama menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dirinya juga menuturkan bahwa hal tersebut berkaitan pula dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini. "Memang hal itu berkaitan dengan kondisi kesejahteraan sosial yang masih ada kesenjangan. Hal ini jadi pekerjaan rumah juga untuk pemerintah," imbuhnya.

Sumanto Al Qurtuby menuturkan para akademisi wajib terjun ke masyarakat lapis bawah untuk melakukan literasi khususnya terkait dengan pendidikan politik. Para akademisi memiliki kemampuan menjelaskan secara sederhana serta objektif berbagai aspek mengenai politik.

Menurutnya, kebudayaan menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan. Para akademisi nantinya menyesuaikan kultur daerah tersebut dengan pemahaman masyarakat setempat dalam meredam isu politik identitas.

"Mencerdaskan akar rumput itu penting. Itu diperlukan karena politisasi agama dilakukan untuk menyasar kelompok masyarakat kelas bawa. Perlu dialog untuk itu dan bisa dilakukan melalui pendekatan kebudayaan masing-masing daerah," ungkapnya.

Dialog-dialog tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihan mereka. Kelompok akar rumput perlu dituntun agar memilih karena sisi kualitas serta program yang ditawarkan calon pemimpinnya.

Politisasi tempat ibadah juga harus dihindari para kontestan politik termasuk partai politik pengusung pasangan calon. "Politisasi tempat ibadah mampu mengikis rasionalitas masyarakat dalam menentukan pilihan mereka," ucap dia.

(P-3)