Pernyataan Prabowo soal Angka Kemiskinan Dinilai Menyesatkan

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pernyataan bahwa angka kemiskinan di Indonesia bertambah menyesatkan. Sebab, justru dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin menurun.

"Saya katakan bahwa justru jumlah penduduk miskin semakin berkurang di era kepemimpinan Pak Jokowi," kata Ngabalin di sela diskusi bertema 'Kenapa Harus Jokowi?' di Kafe Ajag Ijig, Jakarta, Jumat (28/7).

Dalam rilis BPS per 16 Juli 2018, jumlah warga miskin di Indonesia untuk pertama kalinya menurun hingga membuat angkanya hanya satu digit yakni 9,82% atau 25,95 juta jiwa.

Sementara pada data yang dirilis September 2017 jumlah warga miskin mencapai 10,12% atau 26,58 juta jiwa.

Tidak hanya mengonfirmasi isu negatif soal jumlah warga miskin tersebut, politikus Partai Golkar ini juga mengoreksi isu soal utang luar negeri yang makin meningkat.

"Jumlah utang luar negeri pada April mencapai Rp 4.277 triliun lalu Mei menurun jadi RP 4.167 triliun," tuturnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi berkeras untuk menekan agar utang luar negeri bisa berkurang. Tetapi, selain mengupayakan pengurangan utang luar negeri, Jokowi juga turut memastikan agar utang yang diambil pemerintah bisa digunakan secara efektif.

"APBN kita memang tidak mampu. Tapi Jokowi itu memastikan utang dipakai dan hasilnya jelas di depan mata kita untuk pembangunan," terangnya.

Berkat kerja keras Jokowi melalui utang tersebut, ia menjadi satu-satunya presiden yang mampu menghadirkan BBM di Papua dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa dan daerah lainnya.

"Ia Bangun tol jauh-jauh di Papua. Hak warga Papua selama ini tidak didapat, ia laksanakan dengan kesetaraan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Indonesia tambah miskin dalam waktu lima tahun terakhir. (OL-1)