Cegah Politik Identitas di Pemilu 2019, KPU Akan Gencar Lakukan Sosialisasi

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan politik identitas dalam Pemilu 2019 mendatang.

"Ya memang harus lebih banyak sosialisasi dan ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Jadi semua pihak berkepentingan untuk mencegah politik identitas, baik penyelenggara pemilu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, termasuk media massa," kata Pramono saat ditemui di Jakarta, Kamis (26/7).

Sosialisasi, menurut dia, akan efektif untuk menekan penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2019 nanti. Hal itu sebagaimana pendekatan yang dilakukan KPU dalam Pilkada 2018 lalu yang digelar di 171 daerah.

"Meneruskan strategi-strategi yang kita jalankan menghadapi pilkada 2018 kemarin. Kita banyak sosialisasi melalui medsos, kita menandatangani MoU dengan Bawaslu, Kominfo, dan penyedia platform. Itu bagian dari persiapan kita untuk antisipasi politik identitas," terangnya.

Menurut Pramono, penggunaan politik identitas di Pemilu 2019 tidak bisa dihindari. Pasalnya, hal tersebut adalah salah satu senjata yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ia berharap dengan pendekatan KPU tersebut, politik identitas di Pemilu 2019 tidak akan terjadi sebagaimana Pilkada 2017 lalu.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar. Pihaknya juga akan mengedepankan aspek pencegahan selain penindakan.

"Kerjasama dengan para ulama, tokoh-tokoh gereja, itu kan harus lebih diintensifkan dan ketegasan penyelenggara juga. Polisi juga apabila ada hal berbau seperti itu (politik identitas) tegas dalam proses penindakannya," terangnya.

Fritz berharap politik identitas tidak digunakan dalam Pemilu 2019 nanti. Kendati demikian, dia tidak memungkiri bahwa itu masih akan tetap digunakan.

"Kita berharap itu tidak terjadi, tapi tetap saja masih ada kemungkinan penggunaannya," pungkasnya. (OL-7)