Polri: Penahanan Abraham Samad tidak Wajib

POLRI bersikukuh tidak perlu menahan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Abraham, seperti diketahui, sempat ditahan setelah diperiksa selama tujuh jam di Polda Sulselbar.

"Penahanan kan dapat, bukan sesuatu yang wajib. Ini juga jadi pembelajaran bagi setiap orang, bahwa tidak semua tersangka atau mereka yang diduga melakukan tindak pidana, harus ditahan. Ini juga jadi bukti keluwesan hukum," ujar Kadiv Humas Polri Brigjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/4).

Anton mengatakan keputusan sementara Polda Sulselbar untuk menahan Abraham juga tidak bisa disebut sebagai pembangkangan. Polda Sulselbar, ia sebutkan sudah mengikuti kesepakatan antara Pori dengan KPK. "Tapi bukan karena itu juga penahanan Abraham ditangguhkan. Karena Abraham kooperatif," imbuhnya.

Selain itu, dikhawatirkan nantinya jika Abraham ditahan, akan terkesan bahwa Polri memperpanjang masalah dengan KPK. Anton mengatakan bahwa ada hal lebih penting yang harus diutamakan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyesalkan langkah Polri, khususnya Polda Sulselbar yang ragu-ragu untuk menahan Abraham. Neta berpendapat keragu-raguan Polri untuk tidak menahan Abraham menunjukkan penegakan hukum menjadi abu-abu dan mudah diintervensi oleh elit tertentu.

"Elit-elit KPK, misalnya "pasang badan" agar Abraham tidak ditahan dengan mengatakan memberi jaminan. Sikap para elit KPK ini juga sangat disayangkan. Sebab manuver mereka akan jadi preseden hukum dan bukti intervensi hukum. Sehingga jika suatu saat KPK hendak menahan tersangka korupsi dan ada pihak-pihak tertentu yang memberi jaminan, KPK harus membatalkan penahannya," tutur Neta.

Sedangkan, lanjutnya, jika KPK tetap menahan tersangka, berarti elitnya hanya mau menang sendiri, arogan, egois, dan melihat penegakan hukum hanya berdasarkan kepentingan diri dan kelompoknya saja. "Sebab itu IPW sangat menyayangkan kenapa Polri mengakomodir tuntutan elit KPK seharusnya tetap konsisten menahan Abraham," pungkas Neta.(Q-1)