Pegiat Pemilu Tuntut Konsistensi KPU

PESTA demokrasi di Tanah Air, khususnya terkait pemilihan anggota legislatif, sejatinya tidak dipandang sebagai ajang perdebatan antara elit maupun partai politik. Masyarakat harus dilibatkan agar tidak salah memilih figur wakil rakyat.

"Ini adalah proses pemilu dan sebagai masyarakat kita menuntut. Esensi pemilu yang kita harapkan ialah untuk mendorong terciptanya anggota legislatif berkualitas," ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Rabu (25/7).

Fadli menyampaikan hal itu disela-sela diskusi Momentum Pencalonan Anggota Legislatif: Hadirkan Calon Berintegritas, di Gedung Media Center Bawaslu RI, Jakarta.

Menurut dia, KPU harus mempu menjawab tuntutan masyarakat, seperti melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Ketentuan itu melarang eks narapidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual pada anak mendaftar sebagai caleg.

"Kalau parpol tidak komit dengan mendorong caleg tak berkualitas, itu akan menjauhkan masyarakat. Agar konsisten, KPU juga harus betul-betul memastikan tidak ada mantan korupsi, narkoba dan kejahatan seksual anak mendaftar. Kualitas demokrasi harus dipastikan." tandasnya.

Senada disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KPI) Jerry Sumampouw. Menurut dia, parpol masih memiliki waktu untuk mengeluarkan daftar kandidat caleg yang pernah tersandung kasus pidana tersebut.

"Sekarang masih ada desas desus banyak mantan koruptor mendaftar. Seharusnya jangan begitu. Parpol lebih bijaksana menghapus daftar mereka," pungkasnya. (OL-7)