Bendung Pemikiran Radikal dengan Konsolidasi Bangsa

PEMIKIRAN radikal dikhawatirkan bakal menganggu keutuhan bangsa apabila tidak segera dibendung. Seluruh elemen bangsa pun perlu melakukan konsolidasi untuk menghadapi pemahaman sesat tersebut.

Demikian intisari diskusi Pemahaman Nilai Pancasila di Masyarakat untuk Menangkal Propaganda Paham Radikal yang digelar Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (KMPR), di Jakarta, Rabu (25/7). Hadir sebagai pembicara, pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, peneliti LIPI sekaligus Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) Anas Saidi, dan Kanit Binkamsat Satbinmas Polres Jakarta Pusat M Basir.

Menurut Ken, pemikiran radikal berbahaya karena kelompok tersebut menganggap Pancasila adalah berhala (thogut) dan hukumnya wajib ditinggalkan. Dalam interaksi sosial pun mereka juga tidak lagi memandang orangtua dan tokoh agama, apalagi jika tidak sejalan dengan pemikiran kelompoknya.

Mantan aktivis radikal, itu memprediksi kelompok radikal akan terus melakukan perekrutan dengan sistem multi level. Selain menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa, mereka juga mulai masuk ke sel-sel perusahaan dengan membidik kalangan buruh pabrik.

“Pertambahannya akan sangat cepat, satu merekrut lima, kemudian menjadi sepuluh dan seterusnya. Ini menjadi pengalaman buruk yang terjadi pada saya beberapa tahun lalu,” ujar Ken Setiawan.

Senada disampaikan M Basri. Menurutnya, sangat diperlukan upaya untuk meredam pemahaman dan pemikiran radikal yang terjadi saat ini. Apabila pemikiran radikal terus berkembang, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami perpecahan.

“Kalau sudah pecah, 20 atau 50 tahun ke depan cukup sulit untuk melihat Indonesia yang kondusif,” ujar M Basri.

Anas Saidi menambahkan, pemahaman radikal dalam sejarah dimulai ketika munculnya kelompok khawarij dalam pertarungan politik memperebutkan kekuasaan politik setelah nabi wafat. Sementara pada dalam perkembangan radikal di Indonesia dapat dilihat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

“Terjadi pertentangan yang sangat tajam antara pemahaman agama yang radikal dengan pemahaman agama rahmatan lilalamin,” kata Anas.

Padahal, imbuh dia, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara yang paling cocok rujukan toleransi dan demokrasi terbesar. Itu karena Pancasila sangat kompatibel dengan Islam dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan Islam.

“Indonesia bisa menjadi kiblat toleransi. Hanya saja kelemahan sekarang adalah terlalu surplus wacana minim tindakan nyata,” pungkas Anas. (OL-1)