Jaksa Agung: Berantas Kejahatan Lintas Negara Tak Bisa Parsial

JAKSA Agung RI HM Prasetyo mengikuti ASEAN Meeting of Attorneys General 2018 di Singapura, pada 24 -26 Juli 2018 mendatang. Dalam pertemuan yang mengangkat tema Penguatan Kerjasama Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara tersebut ia mengingatkan kepada para Jaksa Agung dan penegakan hukum di ASEAN, untuk mengantisipasi fenomena kejahatan lintas negara yang dilakukan para pelakunya secara terorganisir, terstruktur, terencana, dan sistematis, sehingga tidak mudah diungkap dan dijangkau hanya oleh hukum satu negara saja.

"Dengan mengingat sifat kejahatan lintas negara, maka kembali perlu saya nyatakan bahwa upaya untuk mencegah dan memberantas perkembangannya tidak cukup dilakukan secara parsial oleh masing-masing negara," ujarnya, Rabu (25/7).

Oleh karenanya, kata Pras, perlu mengatasi dan mengantisipasinya secara komprehesif melalui pendekatan follow the suspect, follow the money and follow the asset. Di Indonesia, kata dia, juga telah mengintensifkan pengejaran terhadap buronan melalui Progam Tabur 31.1 yang menargetkan setiap unit Kejaksaan Tinggi di 31 Provinsi harus mampu menangkap setidaknya satu orang buron setiap bulannya. Hal ini kata dia, dimaksudkan untuk memberikan seruan dan pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan.

"Saya ingin mengajak kita semua yang hadir dalam forum ini untuk membuat komitmen perlunya dibangun kerja sama hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang kondusif dan aman dari berbagai kejahatan serius lintas negara, sehingga tidak ada peluang dan tempat bagi para penjahat untuk melakukan kejahatannya," tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo didampingi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Noor Rochmad, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Darmawel, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Asep N. (OL-7)