Men-calegkan Menteri Wujud Kegagalan Partai Politik

MENYIKAPI fenomena dicalonkannya sejumlah menteri oleh partainya masing masing sebagai caleg, Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini memandang bahwa hal tersebut menunjukkan kegagalan partai dalam mendistribusikan kadernya

"Kalau partai memiliki distribusi kader yang baik maka seharusnya mereka akan membiarkan kadernya yang di posisi eksekutif tersebut untuk menuntaskan kerja dan tugasnya dalam tata kelola pemerintahan. Pada saat yang sama partai harus bisa mengoptimalisasi kader kader mereka yang lain," terang Titi kepada Media Indonesia Senin (23/7).

Namun dengan partai mencalonkan menteri menunjukkan bahwa partai tidak sepenuhnya mendistribusikan kader dan memiliki keterbatasan kader hanya untuk kepentingan pemilu. Para menteri yang dicalonkan pun tidak akan bekerja secara optimal sesuai dengan tupoksinya karena ketika mereka menjadi caleg mereka dibebani kerja pemenangan pemilu.

Dengan mencalonkan menteri sebagai caleg juga menunjukkan bahwa partai khawatir menghadapi kontestasi pemilu 2019 karena dipandang akan sangat sengit dan kompetitif. Pemberlakuan ambang batas parlemen yang naik dari 3,5% menjadi 4% juga mengubah konfigurasi politik, sebab berdasarkan sejumlah survei ada beberapa partai menengah yang memang disinyalir tidak lolos ambang batas parlemen.

Begitu juga pemberlakuan metode konversi suara yang berupaya memproposionalkan perolehan suara dengan kursi menjadikan partai khawatir dan berkepentingan untuk memastikan perolehan suara mereka di pemilu nanti. Oleh sebab itu menteri sebagai kader partai dipandang memiliki popularitas dan memberikan insentif dalam perolehan suara.

"Pencalonan menteri itu dilandasi pendekatan pragmatis untuk memenangi pemilu karena partai tidak lolos ambang batas parlemen akan menjadi pukulan berat bagi partai politik. Menteri menteri menjadi salah satu lumbung suara yang partai andalkan karena menteri tentu punya popularitas dan elektabilitas yang bbaik dibandingkan dengan kader kader organik partai lainnya," terang Titi.

Padahal menurut Titi, idealnya kader kader yang didistribusikan menjadi menteri harus mendedikasikan kerjanya sebagai menteri. Partai seharusnya mampu membuktikan kepada publik mereka merupakan institusi sumber kaderisasi dan rekrutmen politik dan tidak memiliki hambatan dalam menghadapi pemilu.

Oleh karena itu Titi sangat mengapresiasi bagi partai yang tidak menarik menterinya sebagai caleg, sebab hal itu menunjukkan partai tersebut memiliki konsep kaderisasi yang jelas. Partai tersebut mampu mengatur distribusi kadernya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Itu yang selayaknya dilakukan. Sebab partai itu hadir untuk mengisi ruang rekrutmen politik dan memperjuangan ideologi yang dibawa partai. Partai yang menjadikan menterinya sebagai caleg menunjukkan partai tersebut tidak memiliki konsep kaderisasi dan rekrurtmen politik," jelas Titi. (OL-4)