Dihadapan Jokowi, Walikota Minta Alokasi Dana Kelurahan

PARA wali kota di Indonesia meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan, selain dana desa yang sudah ada saat ini. Hal itu disampaikan oleh mereka saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Selama ini kan dana desa sudah ada, tapi dana kelurahan tidak ada. Padahal, persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas, bahkan kemiskinan," kata Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai pertemuan sesi pertama antara para walikota dengan Presiden, Senin (23/7).

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada pemerintah pusat menyangkut mekanisme penganggaran dana kelurahan. Presiden, akunya, menyambut baik permintaan para wali kota mengenai dana kelurahan tersebut.

Saat ditanyakan berapa besaran dana kelurahan nantinya, Airin mengatakan bahwa dana tersebut akan disesuaikan dengan karakter daerahnya masing-masing. Dana kelurahan, sambung dia, akan segera dibahas secepatnya.

Lebih lanjut, Airin mengatakan bahwa jumlah kelurahan di setiap kota pun berbeda-beda. "Kalau Tangerang Selatan ada 54 (kelurahan). Tapi rata-rata yang namanya kota semuanya kelurahan, tidak ada desa," pungkasnya. (OL-4)