Pengamat Waspadai Berkurangnya Oposisi

DUA partai politik oposisi yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar kubu Aburizal Bakrie mulai bermanuver. Memberi dukungan dan meminta tidak ada gangguan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama lima tahun ke depan.

Berkaca dari kondisi itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai hal tersebut menunjukkan upaya penjegalan Jokowi hanya isapan jempol.

"Sebetulnya bisa diterjemahkan, asumsi sebelumnya rumor yang bergentayangan tentang bakal dijegal dan di impeach ternyata isapan jempol," ujar Siti, Kamis (23/4).

Menurutnya, kekuasaan memang selalu menarik bagi partai politik. Di sisi lain, hal tersebut barang tentu menggembosi kekuatan KMP (koalisi merah putih). Namun, Jokowi mesti hati-hati menyikapinya. Menurutnya, hal tersebut jangan dilihat sebagai kesempatan menambah kekuatan koalisi.

"Jangan pisahkan pengalaman kita dengan setgab (sekretariat gabungan). Apakah banyak peorgram (pemerintah SBY) yang bisa dlilakukan dengan koalisi yang pelangi? Enggak juga. Pemerintah misalnya mau menaikkan (BBM/bahan bakar minyak) puyeng sendiri, bergulat sendiri," ujar Siti melalui sambungan telepon, Kamis (23/4).

Siti menegaskan, sulit bagi Jokowi untuk mengelola koalisi dengan mengakomodasi tambahan kekuatan partai baru. Pun, hal tersebut akan menyulitkan partai pendukung utama yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi pemimpin koalisi.

"Mampukah dia (Jokowi) mengelola kekuatan di KIH (koalisi Indonesia habat), baik PDIP mampu partai-partai? Bagaimana dia mampu kalau menyelesaikan masalah Kapolri sampai tiga bulan," katanya.

Oleh karenanya, Siti mengatakan, biarlah terjadi pengawasan yang sehat antara pemerintah dengan pihak oposisi di parlemen. Menurutnya, Golkar mesti siap berada di pihak oposisi. Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan anggota DPR dari Golkar Mukhamad Misbakhun yang mengatakan ARB siap apabila kader Golkar dibutuhkan di pemerintahan.

"Yang namanya partai harus siapa menang dan kalah, kalau kalah ya jeda dulu (jadi oposisi). Kalau semua digruduk (ingin bergabung) terus bagaimana peemrintahan? Siapa yang harus mengawasi, check and balance," tuturnya.

Siti mengungkapkan, dalam sistem presidensial harus ada peranan yang seimbang. Manambah kekuasaan dan membuat setgab bukanlah opsi yang baik sebab hal tersebut hanyalah kepentingan semu.

"Membangun kebersamaan itu semu karena kepentingan, birahinya kekuasaan. Kita bermain di disituasi yang pendek dan semu, tidak serius membangun fodasinya. Demokrasi kita seharusnya mematangkan para elit sehingga target atau sasaran akhir dari didirikannya tidak lain tidak bukan membangun negeri," ucapnya. (Q-1)