Kader Pindah Partai karena Amankan Posisi

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai banyaknya tokoh politik yang pindah partai dikontribusikan oleh beberapa faktor.

Faktor yang paling dominan ialah mereka ingin mengamankan posisi di pemilu 2019. Hal itu sejalan dengan adanya ancaman ambang batas parlemen yang dianggap mereka potensial bisa memengaruhi eksistensi parpol mereka sebelumnya.

"Jadi, ini soal keamanan posisi politik personal si politisi pada Pemilu 2019," terang Titi.

Pemerhati pemilu itu menyebutkan kader yang berpindah ini juga mengonfirmasi bahwa ideologi dan platform partai di Tanah Air tidaklah terlalu jadi pertimbangan dalam pilihan politik para elite atau tokoh politik.

Menurutnya, mereka bisa berpindah-pindah partai karena cairnya atau tidak jelasnya pembeda ideologi dan platform organisasi antara satu partai dan partai lainnya.

"Kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis bukanlah parameter utama di dalam pengusungan caleg sehingga hal itu menciptakan fleksibilitas bagi transfer atau perpindahan kader antarpartai," ungkapnya.

Selain itu, tambah Titi, perpecahan atau kisruh di internal partai politik ikut memengaruhi perpindahan kader antarpartai.

Politisi dari partai yang mengalami perpecahan berusaha untuk mengamankan posisi politiknya dalam pencalonan Pemilu 2019 dengan cara berpindah ke partai politik yang lebih stabil secara struktural dan mau menampung keberadaan mereka untuk dicalonkan pada Pemilu 2019.

"Jadi, terdapat simbiosis mutualisme antara si politisi dan parpol yang ternyata juga membutuhkan caleg-caleg yang bisa mengamankan suara dan kursi parpolnya pada Pemilu 2019 mendatang.''

Ikatan idieologis

Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali menilai ada empat hal yang menyebabkan banyak politikus yang pindah partai. Pertama karena tidak begitu kuatnya ikatan ideologis antara kader dan partainya.

Jadi, kalau ideologisnya kuat, biar partainya mau mati pasti kader itu bertahan.

"Ada ideologi yang kita yakini dengan partai yang ada. Nah, kalau ini longgar, kita pasti bisa pindah," terang Zainuddin saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Bacaleg lompat partai, DPR banjir PAW, ganggu kinerja? di Media Center, DPR, kemarin.

Anggota Komisi II DPR itu menyebutkan penyebab lainnya sehingga kader banyak pindah partai karena adanya konflik di partai terdahulunya.

Terlebih, konflik itu tidak hanya karena keterpecahan di pengurus. Sama halnya di Golkar juga pernah pecah. Bahkan kader potensial meninggalkan partai dan kemudian dia jadi calon kepala daerah dengan partai lain.

Selain itu, lanjutnya, tentang kelangsungan kader di partai itu. Dengan ambang batas 4%, orang pasti berpikir apakah bisa lolos di partai sebelumnya apa tidak. Ini juga jadi pertimbangan.

Selain itu, dengan sistem proporsional terbuka, kompetisi itu pun sangat terbuka, baik antarcaleg dan partai maupun diinternal.

"Kalau ada partai yang kira-kira menyiapkan atribut bendera, kaus, dan lainnya, tentunya itu juga menjadi pilihan orang. Itu tidak salah saya kira, tetapi itu menjadi variabel terakhir." (P-1)