Parpol Caleg-kan Menteri Untuk Dulang Suara

SEJUMLAH partai politik yang memiliki menteri dalam kabinet kerja Jokowi mengaku mendapatkan perintah dari partainya masing masing untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di pemilu 2019 nanti. Meski sejumlah menteri mengaku tidaka mendapatkan dapilnya yang lalu, bahkan sejumlah menteri belum mengetahui dirinya ada di dapil mana.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo misalnya membenarkan dirinya mendaftarkan diri sebagai caleg dari partainya PKB. Pendaftarannya itu sendiri menurutnya merupakan perintah partai termasuk penentuan dari wilayah dari Dapil dirinya akan mencalonkan diri.

"Iya (ikut nyaleg) diminta sama partai, saya ditaruh di dapil Bengkulu," terang Eko saat ditemui usai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7).

Eko juga mengaku keikutsertaannya dalam pencalegan tidak akan menggangu kinerjanya sebagai Menteri. Dirinya mengaku hanya melakukan kegiatan calegnya pad hari Sabtu dan Minggu saja.

Senada dengan Mendes, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi juga mengaku sudah meminta izin kepada presiden. Dirinya juga menilai pencalegannya oleh partai adalah bagian dari konsekwensi dirinya sebagai anggota partai politik sehingga tugas partai dan negara harus tetap dijalankan dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri pun juga membenarkan bahwa pencalegkan dirinya merupakan dorongan dari partainya.

"Partai memang mendorong kita dan meminta kita menyetor syarat syarat, ya kita serahkan. Kita tidak tahu dimana dapilnya, ya terserah nanti lah. Kita belum ngerti dimana, tapi kalau dikasih dapil yang dulu lagi ya kita senang," ujar Hanif.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pun mengaku seperti menteri lainnya pun sudah meminta izin presiden untuk mengambil cuti sabtu dan minggu agar tidak menggangu tugasnya sebagai menteri. Dirinya pun menjelaskan untuk pencalegan sekarang akan membentuk tim sendiri mengingat wilayah dapilnya adalah wilayahnya dapilnya dulu.

"Saya akan bentuk tim dengan sejumlah anggota, kan itu daerah pemilihan saya dulu. Jadi bentuk tim aja, kontrol dari jauh, saya sesekali akan datang, minta izin ke presiden dan tidak menggunakan fasilitas negara," tegas Yasonna.

Yasonna mengaku meski dapilnya berbeda dengan yang pemilu sebelumnya, tetapi dapil yang sekarang pun pernah menjadi dapilnya juga. Dulu di dapil Sumut 1 dirinya terpilih menjadi anggota legislatif dan tahun lalu menjadi Sumut 2 pun dirinya tetap terpilih, kini dirinya mengaku kembali mendapatkan dapil Sumut 1 kembali.

"Kalau di dapil saya yang lama kan saya harus ke kampung, ke Nias, dan itu banyak mengambil waktu. Sekarang enggak lah, di Medan, kita enggak perlu tinggal di hotel karena di rumah sendiri, jadi sudah lebih mudah dan murah," ujar Yasonna.

Saat ditanyakan terkait bias kepentingan dirinya sebagai Menteri HUkum dan HAM dengan KPU, Yasonna menampik hal tersebut. Dirinya yakin KPU adalah lembaga yang profesional dan dirinya pun akan bersikap profesional dalam tugas terhadap KPU. (OL-4)