Fahri: PKS Berada di Titik Nadir

WAKIL Ketua DPR RI yang juga politisi PKS Fahri Hamzah menyatakan partainya saat ini sudah berada dalam titik nadir. Bahkan menurutnya bisa saja pemilu 2019 menjadi kancah terakhir dari partai tersebut ditingkat nasional karena tidak mencapai ambang batas parlemen (parliamentary treshold).

"PKS itu dalam titik nadir keadaannya sekarang ini. Padahal keadaan baik. Dulu ya kita kena kasus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang ditangkap, tapi kita bisa dapat Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara kita bisa dapat dalam keadaan sulit. Sekarang dalam keadaan baik, ini hilang semua," tutur Fahri Hamzah di kompleks Parlemen DPR RI Jakarta, Selasa (17/7).

Dirinya menduga kondisi saat ini terjadi karena ada pihak pihak yang memang ingin merusak PKS dari dalam. Khususnya menurutnya ada sejumlah kebijakan partai yang diambil secara sewenang wenang yang merugikan partai.

Misalnya saja kebijakan yang mewajibkan calon anggota legislatif (caleg) untuk menandatangani surat pengunduran diri sewaktu waktu oleh partai. Menurut Fahri kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan demokraasi sebab yang memilih seseorang menjadi anggota legislatif bukan partai melainkan rakyat, partai menurutnya hanya mencalonkan caleg tersebut.

"Hak merampaas pilihan rakyat itu tidak boleh diberikan ke partai, itu melanggar konstitusi," tegas Fahri.

Dirinya pun membenarkan dengan adanya kebijakan tersebut menjadikan banyak caleg dri PKS yang mundur ditengah jalan tidak jadi mencalonkan diri. Bahkan buntut dari kekosongan caleg tersebut malah ditambal dengan memasukkan anggota keluarga sebagai caleg hanya untuk memenuhi kuota.

"Ada betul itu, sekarang pengurus wilayah itu istrinya suaminya semua dimasukin karena dianggap kader, termasuk pencalonan, semua dimasukin, anak dan istrinya harus mau dicalonkan. Yang penting full dulu itu pencalonannya. Ini kan kacau. Katanya partai kader, ternyata udah nggak punya kader. Kenapa? Orang nggak mau," keluh Fahri.

Kebijakan tersebut menurut Fahri dikhawatirkan akan berdampak kepada perolehan suara dari PKS dalam Pileg 2019 nanti sehingga tidak lolos parlimentary tracehold. Dirinya memperingatkan Presiden PKS saat ini, Sohibul Iman, yang menurutnya boleh saja menjadi pemimpin tetapi tidak boleh zalim dalam kebijakan.

Para caleg tersebut mundur lantaran menurut Fahri tidak ada yang mau menjadi caleg jika memang nyawa dari para caleg sudah dipegang oleh partai sejak awal dan dapat diganti sewaktu waktu jika memang tidak sesuai dengan arah partai. Terlebih orang orang yang didaftarkan sebagai pemenuh kuota pun disinyalir tidak ingin berjuang dan hanya menjadi sekedar nama caleg saja.

"Mungkin inilah umur PKS 20 tahun selesai tahun inilah. Kan kita dulu deklarasi 1998, ini 2018, mungkin ini innalillahi wa innailaihi rajiun. Tinggal tentukan tanggal hilangnya," tutur Fahri.

Lebih lanjut dirinya mengaku tidak akan menjadi caleg pada pemilu besok karena ingin fokus dengan persoalannya di PKS dan berupaya untuk mengembalikan PKS ke jalan yang benar. (OL-4)