Jokowi: Penjajahan di Palestina Saatnya Diakhiri

RENCANA kelahiran dokumen Deklarasi Palestina dalam Konferensi Asia Afrika ke-60 semakin mendekati kenyataan lewat pernyataan dukungan Joko Widodo, Presiden RI, terhadap kemerdekaan negeri yang masih terjajah Israel itu.

Usai pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, di Kakatua Room, Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (21/4), Jokowi menyebut adanya dukungan penuh terhadap kemerdekaan sekaligus dukungan ekonomi lewat kerja sama perdagangan dengan Palestina.

"Tadi saya sampaikan dengan Perdana Menteri bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan, masih dalam posisi dijajah. Dan saya sampaikan tadi, saatnya sekarang (penjajahan) harus diakhiri," cetus dia, di sela-sela KAA.

Hal itu juga termasuk dukungan Indonesia terhadap keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga hari ini, status negeri itu masih sebagai negara pemantau di PBB. Dukungan-dukungan itu, kata dia, bakal direalisasikan dalam langkah nyata.

"Setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih khusus, sehingga ada sebuah langkah konkret menuju yang tadi saya sampaikan," ucap Jokowi.

Rami Hamdallah sendiri belum bersedia untuk dimintai keterangannya mengenai dukungan dari Indonesia itu. Namun, seperti diungkapkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang mengikuti pertemuan bilateral itu, Rami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaannya atas dukungan Jokowi itu.

"Presiden Jokowi adalah sahabat bangsa Palestina. Kami sangat tersanjung dengan dukungan Presiden Jokowi, yang sejak kampanye telah menyatakan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina," tutur Rami kepada Jokowi, dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan bilateral itu, lanjut Jokowi, Rami juga meminta adanya sokongan ekonomi dari Indonesia lewat upaya memperbesar kapastias perdagangan kedua negara.

"Ada permintaan agar diberikan pembebasan pajak untuk barang-barang dari Palestina. Ini masih dalam kajian. Kalau bisa diberikan insentif pajak, produk-produk itu akan bisa masuk ke Indonesia," ujar dia.

Di sisi lain, Indonesia juga menyampaikan keinginannya untuk membuka konsul kehormatan Indonesia di Ramallah, Tepi Barat, Palestina. "Dan tadi Perdana Menteri menyampaikan ini didukung. Ini akan memudahkan," tambahnya.

Rencananya, gelaran KAA ini akan memunculkan tiga dokumen penting. Yakni, Bandung Message, Declaration on Reinvigorating the new Asian-African Strategic Partnership, dan Declaration on Palestine.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan menimpali dukungan terhadap kemerdekaan Palestina itu bukan semata ada keinginan Jokowi mendapatkan keuntungan politik tertentu. Menurutnya, itu murni kepentingan kemanusiaan. Dan tentang dorongan penghapusan penjajahan itu, lanjutnya, jelas tercantum di pembukaan UUD 1945.

"Itu sudah ada dalam UUD. Kita enggak bicara politik-politik," cetus ia.

Yanuar Nugroho, Deputi II Bidang Pengelolaan dan Pengkajian Program Prioritas Kantor Staf Kepresidenan, mengungkapkan, dokumen Deklarasi Palestina memang telah dibahas Perwakilan Tetap RI di PBB. Ia menyebut soal adanya potensi penolakan dari negara peserta KAA yang beragam.

"Karena kan enggak bisa semuanya sependapat. Tapi saya perkirakan mereka akan tetap menerima itu, karena, terutama, motif ekonomi. Saya yakin deklarasi itu akan goal nantinya," tandas dia. (Q-1)