Hanura: Terlalu Terburu-Buru untuk Reshuffle Kabinet

ISU reshuffle menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla beberapa minggu terakhir bergulir, menyusul kinerja menteri yang dianggap tak memuaskan. "Saya kira wajar ketika ada penilaian seperti itu (kinerja menteri yang dianggap tak memuaskan). Hasil survei ini bisa dijadikan motivasi untuk pemerintah saat ini untuk memperbaiki kinerja dengan kerja, kerja, kerja sebagaimana program-program yang dijanjikan Jokowi-JK pada saat kampanye kemarin," ujar Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4).

Selanjutnya, kata Sudding, perihal penilaian publik yang mayoritas setuju untuk mereshuffle menteri kabinet Jokowi-JK menurutnya hal itu terlalu prematur dilakukan. Adapun, Survei Poltracking Indonesia memperlihatkan 36% responden setuju dan 5,8% responden sangat setuju reshuffle?. Jika disatukan maka 41,8% setuju reshuffle. Hanya ada 28 persen yang tidak setuju reshuffle. Angka ini gabungan dari kurang setuju (24,1) dan sangat tidak setuju (3,9%).

"Terlalu prematur beri penilaian kabinet yang baru saja berjalan 6 bulan. Kalau sudah 1 tahun baru bisa berikan penilaian. Kalau dalam rangka evaluasi kabinet sih sah-sah saja. Tapi kalau reshuffle, minimal 1 tahun baru bisa diberikan penilaian terhadap kinerjanya," pungkasnya. (Q-1)