DPR Klarifikasi soal Badrodin

Presiden Joko Widodo diminta menjelaskan secara utuh isu pergantian calon Kapolri. Untuk itu, DPR telah mengagendakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo agar ia menyampaikan alasan terkait dengan pergantian itu.

"Kita juga memang mengagendakan rapat konsultasi dengan Presiden, tapi Presiden sedang di luar negeri. Kita akan mengagendakan rapat konsultasi mengenai pergantian Kapolri sesuai surat Presiden," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Fadli menambahkan, di DPR masih belum ada kesamaan pendapat tentang pergantian calon Kapolri.

"Ada usul yang meminta surat ini dikembalikan agar ada penambahan penjelasan. Ada juga yang langsung menerima. Jadi, belum ada satu keutuhan pendapat," terangnya.

Fadli memastikan pekan ini DPR akan membahas surat Presiden dalam rapat Badan Musyawarah.

"Kita harus bahas surat Presiden ini di Bamus. Nanti bagaimana sikap fraksi-fraksi, baru dibawa ke rapat paripurna," ujarnya.

Terkait dengan sikap Fraksi Gerindra, Fadli menyatakan pihaknya belum membahas bagaimana sikap fraksi mengenai pencalonan Badrodin Haiti sebagai kandidat Kapolri.

Kendati demikian, Fraksi Gerindra menginginkan penjelasan lebih utuh.

"Pada dasarnya kita ingin ada penjelasan lebih utuh sehingga nanti tidak ada pertanyaan di masyarakat."

Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menilai pihaknya masih akan mempertimbangkan surat pengajuan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Menurut dia, dalam surat Presiden Jokowi itu masih ada sedikit ketidakjelasan.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Syariefudin Hasan mengatakan pihaknya mendukung pencalonan Badrodin.

"Kalau Demokrat, kita dukung pencalonan Badrodin. Kita ikuti aturan yang sudah berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak berencana meminta penjelasan Jokowi terkait dengan penggantian Kapolri.

Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi sudah tepat.

Di sisi lain, anggota DPR dari Fraksi PKS Jazuli Zuwaini mengatakan sebaiknya Presiden menjelaskan terlebih dahulu isu penggantian Kapolri.

"Fit and proper test sebaiknya dilakukan setelah ada penjelasan."

Persiapan

Secara terpisah, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengaku telah mempersiapkan diri dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.

Persiapan itu, kata dia, akan menitikberatkan pada persamaan visi-misi dengan program Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

"Kita (membuat) persiapan visi-misi dan program dan kegiatan 2015 hingga 2019. Kan itu harus mengacu dengan visi misi pemerintah. Yang harus kita lakukan program prioritas ke depan sehingga ada perubahan," kata Badrodin di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan isu penolakan DPR untuk uji kelayakan, Badrodin tidak khawatir.

Menurut dia, DPR hanya menginginkan penjelasan dari Presiden yang batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sebelumnya, Jokowi batal melantik Budi Gunawan.

Presiden memutuskan mengusulkan calon baru, yakni Badrodin.

Keputusan tersebut disampaikan Jokowi pada 18 Februari lalu.

Surat keputusan itu pun telah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas dan mendapat persetujuan DPR. (X-7)