Badrodin Fokus Perkuat Sinergi dengan Penegak Hukum

KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan masa awal kepemimpinannya akan memperkuat sinergi dengan penegak hukum lain.

Salah satu langkah konkretnya adalah menambah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Badrodin, komitmen pemberantsn korupsi merupakan salah satu prioritas yang akan dilakukan. Selain KPK, Polri juga bakal menggandeng Kejaksaan, BPK, serta PPATK.  Demikian disampaikan Badrodin usai dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (17/5).

"Kasus korupsi bukan hanya tantangan KPK, tapi semua aparat penegak hukum dan bangsa Indonesia. Karena itu, penegak hukum tidak bisa secara parsial dilakukan tanpa koordinasi yanb baik" ujarnya. Badrodin juga berjanji bakal memperkuat konsolidasi di tubuh Polri sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan komando.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan akan tetap melanjutkan kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjajanto. "Tetap dilanjutkan karena kesepakatan awalnya seperti itu," tukas mantan Kapolda Sumatra Utara itu.

Wakapolri
Terkait dengan posisi wakapolri, Badrodin mengaku memiliki sejumlah kriteria. Misalnya, memiliki kesamaan visi dan misi dalam membangun institusi Polri yang lebih baik. Jokowi, kata dia, tidak ikut campur soal calon wakil yang bakal mendampinginya.

"Tidk ada arahan apa-apa dari Presiden. Masih menunggu mekanisme di Dewan Kepangkatan dan Jabatan tinggi. Kalau persyaratan, hampir seluruh bintang memenuhi," pungkasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, untuk memulai proses seleksi internal wakapolri, Kapolri terpilih akan segera membentuk Wanjakti yang terdiri Kapolri dan beberapa perwira tinggi kepolisian. "Nanti beliau (Kapolri) yang menentukan siapa yang pantas mendampinginya," ujarnya.

Tedjo tidak menutup kemungkinan bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan menjadi Wakapolri. Menurut dia, kewenangan untuk memilih calon wakapolri yang akan diajukan Presiden sepenuhnya berada di tangan Wanjakti. "Bisa ya, bisa tidak. Yang jelas harus ada secepatnya (wakapolri)," ujar Tedjo.

Hal senada diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Menurut Luhut, Jokowi akan menghormati apapun keputusn Wanjakti. Termasuk jika Wanjakti memilih Budi Gunawan untuk mendampingi Badrodin. "Bisa saja. Apa masalahnya? Kita harus menghormati," kata Luhut. (Q-1)