KPK Minta Badrodin Perkuat Kerja Sama

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada Kepala Kepolisian definitif, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meningkatkan hubungan dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan korupsi. Selain itu, kepolisian dituntut untuk memperbaiki pengawasan internal guna wujudkan kepolisian bersih dan melahirkan kepercayaan masyarakat.

"Kami berharap sinergi dalam memberantas korupsi antara KPK dan Polri akan semakin erat baik dari sisi koordinasi supervisi maupun pencegahan," jelas Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, saat dihubungi, Jumat (17/4).

Menurutnya, KPK percaya kepolisian dibawah komando Badrodin bisa sinergi dalam menyelematkan aset negara dari tangan para koruptor. Demikian juga kerjasama pencegahan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi bisa ditingkatkan.

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, KPK meminta kepolisian bisa merealisasikan juga meningkatkan kerjasama pencegahan korupsi antar lembaga penegak hukum yang sebelumnya telah sukses dilakukan pada 2014. Hasilnya, KPK dan polri mampu menyelamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi.

Ia menjelaskan, rencana sama akan kembali dilkukan dalam program kerjasama pencegahan kebocoran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. "Bulan ini kami akan memulai program pencegahan untuk tahun anggaran 2015 setelah penandatangan komitmen bersama di hadapan presiden beberapa waktu lalu," ujar Adnan.

Sementara itu Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji menegaskan KPK berharap kepemimpinan baru ditubuh Korps Bhayangkara merupakan momentum bagi membenahi organisasi di tubuh kepolisian. Hal itu penting dilakukan untuk melahirkan kepercayan dari masyarakat kepada kepolisian.

"Sebaiknya dalam rencana jangka pendek ini, Polri membangun kepercayaan kembali untuk memperoleh public trust, khususnya masalah yang terjadi secata internal," jelasnya.

Menurut Indriyanto yang pernah menjabat penasehat ahli kepolisian itu mengharapkan Polri bisa membangun komunikasi kelembagaan yang lebih strategi, positif dan bersinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK. "Kemudian, hindari gesekan kelembagaan dan tingkatkan sinergi kelembagaan lewat pemberantasan korupsi," pungkasnya. (Q-1)