Tokoh Lintas Agama Serukan Stop Ujaran Kebencian dalam Politik

SEJUMLAH pemuka agama di Indonesia menyerukan agar dialektika ujaran kebencian dalam kontestasi politik dihentikan. Pasalnya, hal tersebut amat bertolak belakang dengan ajaran dari agama manapun serta rentan menimbulkan benih permusuhan

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsudin yang menjadi perwakilan para pemuka agama tersebut menilai dalam segala aspek ajaran agama manapun manusia merupakan mahkluk ciptaan Tuhan yang dimuliakan kedudukannya sehingga bilamana ujaran kebencian serta penghinaan dilakukan maka sama saja menghina hasil ciptaan Tuhan itu sendiri.

Penggunaan pesan-pesan kebencian yang kerap muncul dalam kontestasi politik pun ia nilai perlu dijadikan bahan evaluasi bagi partai politik. Pasalnya, partai politik sendiri sebetulnya diharapkan dapat menjadi contoh pendidikan politik bagi masyarakat dalam memperuat sistem demokrasi saat ini.

"Politik punya etika, salah satu yang ditawarkan oleh kami adalah pola interaksi dengan pendekatan dialogis. Bukan malah menonjolkan pendekatan klaim kebenaran sepihak dan menghina yang lain," ujarnya saat ditemui di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa (10/7).

Dirinya juga menuturkan penggunaan politik identitas dalam konteks politik merupakan hal yang sah. Namun yang menjadi cactatanya ialah jangan sampai hal tersebut malah menonjolkan sikap ekstrimisme yang berujung adanya saling klaim kebenaran.

Ia menilai kesalahan persepsi tersebut rentan menimbulkan perpecahan khusunya dalam konteks demokrasi saat ini. Untuk itu dirinya menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi perbedaan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman bangsa.

"Kami para pemuka agama menganggap perjuangan politik dan berpolitik dengan menunjukan identitas ialah suatu yang sah karena itu bagian dari indentitas manusia. Namun yang menjadi permasalahan ialah jika penonjolan hal tersebut mengarah ke ekstrimisme. Disinilah kami memandang bahwa hal itu perlu ditekankan kepada masyarakat maupun para partai politik," ungkapnya.

Dirinya juga beserta sejumlah pemuka agama di Indonesia menaruh perhatian yang serius terhadap banyaknya ujaran kebencian khusunya jelang kontestasi politik Pemilu. Untuk itu Dim menyerukan agar masyarakat dapat lebih menghargai bilamana terjadi pandangan politik yang berbeda.

"Kami berpesan kepada seluruh komponen bangsa agar dalam mengamalkan demokrasi dalam menapilkan segala bentuk aspirasi. Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa jjka demokrasi disikapi dengan saling klaim kebenaran," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut turut pula hadir perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (WGI), Prisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (Permabudhi), serta Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin). (OL-4)