Presiden: Di Era Digital, Izin Harus Cepat

PRESIDEN Joko Widodo yang menekankan pentingnya percepatan birokrasi kepada para jajaran Bupati dan Walikota. Menurutnya, era percepatan berbasis digital sudah sejak dini diterapkan di seluruh daerah.

Sehingga, lanjut Presiden urusan administrasi tidak perlu memakan waktu sampai berminggu-minggu atau bahkan tahunan. “Sekarang sudah era digital. Dari Provinsi, Kabupaten/Kota, kepala dinas, sudah tidak zamannya lagi urus izin sampai berminggu-minggu,” katanya saat memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XI, Jumat (6/7) di Tangerang, Banten, Jumat (6/7).

Berdasarkan pengalamannya mengecek layanan publik di satu daerah, Jokowi menceritakan pada dasarnya percepatan kepengurusan seperti pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) sudah dapat dijalankan lewat aplikasi. Bahkan hanya butuh waktu sekitat dua menit mulai dari penginputan data pemilik, perusahaan, jenis usaha, modal, dan sebagainya.

Namun disayangkan, di tempat itu masih pula ada keluhan yang didengarnya terkait berlarutnya waktu kepengurusan dirasakan oleh pemohon. “Saya tanya ke petugas, kenapa masih ada laporan mengurusnya lama ? Ada yang jawab katanya yang lama di lantai 3 pak (Kepala Dinas /Badan),” sindirnya.

Jokowi berpesan kepada seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Apkasi agar memercepat segala proses birokrasi terutama berhubungan dengan layanan publik di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan iklim investasi pun semakin positif, dan secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dimana derasnya perubahan era digitalisasi mendorong semua sektor harus menyesuaikan atas tantangan yang dihadapi. Diingatkan, jika hal itu tidak di lakukan, akan berakibat pada rendahnya daya saing dan tertinggal jauh dari negara-negara lain.

"Dulu kita membayar dengan uang cash, setelah itu ganti lagi dengan kartu kredit, sekarang sudah berubah lagi dengan e- Money, dengan gawai kita, dengan smartphone. Disamping itu juga bisa bayar disemua gerai outlet, di mal dan lain-lain. Kecepatan itu yang harus kita lakukan, karena jika tidak kita semua akan tergilas oleh perkembangan zaman," paparnya.

Ketua Apkasi Mardani H Maming, pada kesempatan itu juga memaparkan keberhasilan program-program pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya yang menyentuh pembangunan di daerah. Diantara yang paling disorot adalah soal kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan pangan.

"Di Rakernas ke sebelas ini, Apkasi "Upaya Daerah Menuju Kedaulatan Pangan Nasional". Tema itu sesuai dengan isi dalam Nawacita. Empat tahun pembangunan di masa Presiden Jokowi, infrastruktur juga semakin baik, sehingga masyarakat yang ada di berbagai daerah bisa merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Rakernas Apkasi ke-XI bertajuk "Apkasi Otonomi Expo 2018 : Trade, Tourism and Investment". Kegiatan berlangsung di ICE BSD, Jalan BSD Grand Boulevard Raya, BSD City, Tangerang, Banten, tanggal 6 – 8 Juli 2018.

Apkasi Otonomi Expo 2018 diikuti oleh Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi, Kementerian, Lembaga Negara Non Kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan multinasional, atase perdagangan luar negeri, serta para pelaku usaha serta industri kecil menengah.

Rangkaian acara diisi oleh berbagai stand pameran dan bisnis. Selain itu, ada pula pagelaran Semiloka peningkatan kapasitas terkait dengan peningkatan perdagangan dan investasi. Apkasi sendiri saat ini anggotanya mencapai 416 Kabupaten dari 36 Provinsi yang ada di Indonesia. Sementara dalam Apkasi 2018, ada sekira 156 Kabupaten yang mengirim delegasinya. (OL-4)