Partai Lain Ambil Keuntungan dari Konflik Golkar dan PPP

DUALISME kepengurusan yang membelit Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi peluang keuntungan elektoral bagi partai lain. Pasalnya, ketika partai lain menyolidkan konsolidasi, Golkar dan PPP justru disibukkan dengan konflik internal yang berlarut-larut. Demikian disampaikan Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Partai lain, jelas Eko, secara diam-diam terkesan memanfaatkan keuntungan sambil memantau konflik internal di kedua partai tersebut. "Jadi bukan partai berkuasa saja yang diuntungkan, tapi partai-partai lain juga menangguk untung dari konflik tersebut," ujarnya.

Penyebab anjloknya elektoral Golkar dan PPP, jelas Eko, adalah kesan yang ditangkap publik bahwa kedua partai itu terlalu sibuk mengurusi kue kekuasaan ketimbang agenda kerakyatan. Ada delitimigasi terhadap parpol oleh masyarakat. Meski demikian, Eko tidak menangkap kesan bahwa konflik tersebut didesain oleh pemerintah. "Kalau asumsi dibiarkan, iya. Daripada menghancurkan lawan, lebih baik jika lawannya berkurang," cetusnya.

Jika Golkar dan PPP terus berkonflik, sementara proses tahapan pemilu kada serentak kian dekat, konsekuensi terburuk adalah gugur sebagai peserta.
Kalaupun ada satu kubu yang akhirnya mendapatkan legitimasi sebagai kepengurusan sah, kinerja mesin partai dipastikan tidak efisien dan tidak maksimal. Karena, jelas Eko, mesin partai kesulitan menggalang suara konstituen yang sudah beralih ke kubu lain. 

Selain itu, ia menyebut dualisme kepengurusan tersebut bakal memengaruhi kualitas prolegnas. Kondisi ini berdampak langsung kepada masyarakat. "Prolegnas harus lahir dari situasi yang jernih, bukan situasi yang panas penuh curiga. Jadi, nanti bukan substansi UU yang dibahas," cetusnya

Pada diskusi yang sama, Wakil Sekjen PPP versi Muktamar Surabaya, M Qoyum Abdul Jabar optimistis bisa mengikuti tahapan pemilu kada. Kata Qoyim, meski tengah proses banding, kubunya berpegang kepada surat Menkum HAM Yasonna Laoly kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu, kata dia, berupa jawaban Yasonna yang mengatakan bahwa kepengurusan yang diakui pemerintah adalah versi Muktamar Surabaya. "Kalau pengaruh (konflik) pasti ada. Tapi ini kami secepatnya konsolidasi, termasuk terus memperjuangkan islah," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Golkar dari kubu Aburizal Bakrie mengakui bahwa Koalisi Indonesia Hebat yang memecah-belah Koalisi Merah Putih. Dimulai dari sengketa kepengurusan PPP hingga menjalar ke Golkar. Tujuannya, kata Bambang, ingin menguasai parlemen sebagai daya tawar kepada presiden. "Karena mereka (KIH) ingin menguasai Presiden. Makanya kami digembosi dengan politik pecah belah," cetusnya. (Q-1)