Konsistensi NasDem Berbuah Hasil

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh meng-akui pihaknya bisa menerima keuntungan uang sebesar Rp1 triliun jika mau menerapkan mahar politik dari tiga kali pilkada serentak yang pernah diikuti.

"Kita tidak bisa menutup mata, memang money politics itu masih ada di mana-mana. Saya berani jamin tidak ada daerah pemilihan yang bebas dari money politics. Namun, NasDem konsisten untuk menolak potensi menerima uang yang jumlahnya tidak sedikit tersebut," ujar Surya Paloh saat menerima lima pemimpin Bawaslu di Gedung DPP NasDem, Jakarta, kemarin.

Menurut Surya, saat ini masih banyak pihak yang memandang sebelah mata politik tanpa mahar yang dilakukan NasDem. Tidak sedikit pihak yang meragukan konsistensi partai dengan nomor urut 5 tersebut dalam melawan arus politik di Indonesia.

Surya melanjutkan uang Rp1 triliun tidak berarti bagi keyakinan dirinya yang bersungguh-sungguh ingin membawa cita-cita perubah-an sebab mahar kerap membawa calon pemimpin baik tersingkir dalam ajang kontestasi yang masih ada di tahap pencalonan.

"Orang baik yang kita calonkan malah tersingkir. Malah kita kalau mau bertahan ternyata harus bayar juga. Kami juga tidak tau bisa bertahan sampai kapan. Akan tetapi, sekarang kami tawarakan semangat kejujuran. Kini Bawaslu, silakan awasi," jelas Surya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan tujuannya melakukan safari ke kantor-kantor parpol peserta Pemilu 2019.

Tujuannya ialah melakukan sosialisasi dalam rangka memasuki tahapan pemilu tingkat nasional. Hal tersebut dilakukan agar sejak awal dimulai dari pendaftaran, proses pencalonan, hingga pemilihan dapat dilakukan sesuai perturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

"Proses pencalonan mudah-mudahan tidak timbul masalah. Kalau ada masalah, larinya akan ke Bawaslu. Harapan kami semua pencalonan memenuhi syarat bahwa calon yang diusung NasDem tidak mempunyai masalah hukum," ujar Abhan.

Abhan pun turut mengapresiasi langkah politik NasDem yang konsisten menerapkan politik tanpa mahar.

Ia juga mengimbau agar pelaksanaan Pemilu 2019 tidak dibumbui dengan politik uang dalam bentuk apa pun. Selain itu, Abhan mengatakan partai peserta Pemilu 2019 harus memenuhi ketentuan undang-undang tentang jumlah keterwakilan perempuan.

Pragmatisme

Saat menerima kunjungan Metro TV, Surya Paloh juga menyinggung soal pragmatisme. Ia meyakini sebagai sebuah instrumen dalam negara yang menganut sistem demokrasi, parpol tidak bisa berjalan berdasarkan kepentingan-kepentingan pragmatisme.

"Parpol harus berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas visi-misi dalam menyediakan, mengusung, maupun mendukung para calon pemimpin di negara demokrasi."

Itu sebabnya, lanjut Surya, visi-misi, kemampuan kepemimpinan, serta ketulusan dari para calon pemimpin untuk mau melayani menjadi hal yang paling penting yang perlu dipertimbangkan setiap parpol dalam mengusung para kandidat.

''Dukungan yang diberikan dengan pertimbangan pragmatisme hanya akan menghasilkan calon pemimpin yang tidak bisa membawa perubahan ke arah lebih baik," imbuhnya.

Dengan meninggalkan kepentingan pragmatisme, Surya mengklaim hal itu berbuah manis bagi Partai NasDem dalam pilkada serentak 2018. Dari 17 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur (piglub), calon kepala daerah usungan Partai NasDem mampu meraih kemenangan di 11 daerah. (P-1)