Penyelewengan Dana Bansos Paling Rawan Terjadi di Pilkada

PENYALAHGUNAAN anggaran negara diyakini masih akan terus terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang. Terdapat beberapa titik rawan penyalahgunaan anggaran, salah satunya yang paling sering terjadi yakni penyalahgunaan dana bansos sebagai alat kampanye calon.

Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan penyelenggara pemilu mesti dapat melakukan pengawasan ekstra terhadap penyalahgunaan dana negara yang dilakukan calon. Sebab, kata dia, penggunaan dana negara paling sering terjadi dalam Pilkada terutama di daerah-daerah.

"Sekarang yang harus di jaga penggunaan dana negara, termasuk dana bos, krena di daerah banyak sekali yang menggunakan dana bos, APBD juga dan yang paling banyak dana bansos," kata Ade Irawan dalam diskusi 'Pilkada Langsung dan Praktek Bandit Anggaran' di Aula Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (12/4/2015).

Kata Ade, pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas negara pun harus dioptimalkan. Pasalnya, kata dia, di beberapa daerah masih sangat besar kemungkinan praktek penggunaan fasilitas negara masih terjadi sebagai kepentingan kampanye calon.

"Penggunaan fasilitas negara juga seperti gedung untuk alat kampanye. Ini titik rawannya yang masih akan terjadi dalam Pilkada ke depan," ujar dia. Selain itu, menurut dia, Pilkada tidak akan lepas dari proses politik uang kepada pemilih, yang dapat menimbulkan kerentanan penyalahgunaan anggaran negara. Apalagi, sistim ini membutuhkan dana yang besar untuk dapat merealisasikannya sebagai alat pemenangan dalam pencalonannya.

"Tapi yang paling berbahaya (kalau politik uangnya) kepada penyelenggara. Hasil riset kami, beberapa penyelenggara mereka mengaku mendapatkan uang. Ini yang membuat dibutuhkan uang yang banyak untuk memenangkan persaingan," pungkas dia.(Q-1)