JPPR : Segala Bentuk Intimidasi Tidak Dibenarkan dalam Demokrasi

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengungkapkan adanya dugaan intimidasi terkait hak pilih seseorang dalam pemilu sama saja dengan mencoreng demokrasi. Pasalnya, sesuai dengan amanat undang-undang, kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya menjadi asas yang harus ditegakkan.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menanggapi informasi yang viral di media sosial terkait seorang guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Maza Kota Bekasi yang dipecat secara sepihak lantaran berbeda pilihan dalam Pemilihan Walikota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat 2018.

"Pengawas pemilu harus membuka telinga lebar-lebar untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Sebab, jika benar, hal tersebut merupakan pemangkasan terhadap hak kebebasan memilih," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (2/7).

Sunanto menekanakan segala bentuk intimidasi baik berupa paksaan maupun ancaman terhadap kebabasan untuk memilih tidak bisa dibenarkan. Untuk itu dirinya mendorong agar Bawaslu dapat turun tangan untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Sebab selain dari laporan masyarakat pengawas pemilu dapat melakukan penyidikan bilamana ada dugaan tindak pelanggaran pemilu.

"Hali ini juga harus menjadi evaluasi bagi pihak pengawas pemilu bahwa intimidasi tidak hanya terjadi sebelum pemungutan suara, melainkan efek dari setelah pemilihan itu pun mesti diawasi," ungkapnya.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar dapat memastikan ada atau tidaknya afiliasi terhadap pasangan tertentu dalam kasus tersebut. Selain itu, dirinya juga menyarankan agar pihak yang merasa terintimidasi tersebut melaporkan hal itu ke pihak pengawas pemilu.

"Saya rasa jika memang hal itu terjadi pihak yang dirugikan perlu melaporkan ke pengawas pemilu. Catatan juga bagi pengawas pemilu agar mampu menidaklanjuti laporan tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial, seorang guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Maza Bekasi Robiatul Adawiyah dipecat pihak yayasan dikarenakan memiliki perbedaan soal pilihan dalam Pemilihan Walikota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat 2018. (OL-7)