Jokowi Tegaskan Indonesia-Malaysia Punya Komitmen Sama

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai komitmen yang sama dalam sejumlah sektor. Hal itu disampaikan Jokowi saat melakukan pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Tadi kita sudah berbicara banyak dengan beliau dan delegasi. Intinya, kita memiliki komitmen yang sama mengenai good governance, pemberantasan korupsi, isu pentingnya konektivitas dan penyelesaian yang berkaitan dengan perbatasan," kata Jokowi, Jumat (29/6).

Dalam diskusi tersebut, Jokowi pun menitipkan kepada Mahathir terkait perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia. Juga, mengenai pembangunan sekolah bagi anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia.

"Berkaitan dengan internasional, kami tadi juga berbicara mengenai Laut Cina Selatan dan kita memiliki komitmen yang sama bahwa penyelesaian lewat dialog yang berbasis pada hukum internasional akan kita kedepankan," paparnya. Poin-poin tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut di forum tingkat menteri.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad pun menyampaikan bahwa rakyat Indonesia ada yang datang secara legal dan tidak legal di Malaysia. Warga Negara Indonesia yang datang ke Malaysia secara legal pun, diakuinya, tidak datang sendirian, tetapi juga bersama keluarganya.

"Anak-anak mereka perlu mendapat pelajaran dan dapat pergi ke sekolah. Di Semenanjung, kita sudah ada beberapa sekolah walaupun tidak mencukupi, tetapi di Sabah-Serawak belum ada sekolah-sekolah Indonesia yang boleh dimasuki anak-anak orang Indonesia yang tinggal di Sabah dan Serawak. Ini akan kita betulkan," tuturnya.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa tidak ada penandatanganan sebuah perjanjian dalam pertemuan antara Jokowi dan Mahathir tersebut. Pasalnya, pertemuan tersebut hanya sebuah lawatan perkenalan untuk menyamakan pandangan satu sama lain.

"Makanya yang dibahas adalah isu-isu besar. Good governance, antikorupsi, perbatasan, TKI, sawit dan sebagainya. Setelah ini, kalau menteri luar negerinya sudah dilantik maka saya akan segera duduk dengan menteri luar negerinya untuk mendetailkan," pungkasnya. (OL-4)