Jabar Awasi Ketat Pemilih dari Luar

PENJABAT Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan memastikan seluruh logistik polkada telah siap untuk menyukseskan Pilkada 2018 di Jabar. "Seluruh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada sudah mendapatkan logistik yang didistribusikan ke setiap TPS. Kami pastikan 100% sudah siap," katanya setelah berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota via teleconference di Gedung Sate, Bandung, kemarin.

Selain ketersediaan logistik, dia juga memastikan keamanan di 27 kabupaten/kota se-Jabar kondusif. Ia berharap jalannya pencoblosan pilgub dan pilkada di 16 kabupaten/kota di Jabar berlangsung lancar dan tertib.

Selanjutnya, mengenai data pemilih pemula yang pada 27 Juni berusia 17 tahun dan anggota TNI/Polri yang pada hari H memasuki pensiun pun sudah diantisipasi.

"Ini sudah diantisipasi. Proses perekaman KTP-E di daerah tetap berjalan sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih," papar Iwan, sapaan Mochamad Iriawan.

Di tempat yang sama, komisioner KPU Jabar Endun Abdul Haq memastikan sudah mempersiapkan langkah pencegahan terkait dengan kemungkinan adanya mobilisasi pemilih dari luar Jabar pada Rabu (27/6). KPU sudah memiliki filter, terutama memeriksa kepemilikan KTP-E pemilih.

"Kami sudah memiliki standar operasi untuk memfilter mobilisasi pemilih dari luar Jabar," katanya di tempat yang sama.

Ketika pemilih masuk TPS, kata dia, petugas akan mengecek formulir C6 yang wajib dibawa para pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). "Kalau C6 tidak dibawa, ada filter kedua, cek KTP-E."

Untuk TPS yang berada di perbatasan, seperti Losari, Indramayu, yang dekat dengan Jateng, dan Kota Bekasi yang berdekatan dengan DKI Jakarta, pengecekan pemilih akan dilakukan berlapis.

"Kalau punya KTP Jabar, dia punya hak memilih. Kalau KTP Jateng atau DKI, tentu tidak boleh. Kalau ada warga luar Jabar ikut memilih, itu tidak sah," tegas Endun.

Tindak tegas

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto kembali menegaskan soal netralitas anggotanya dalam Pilkada 2018. Ia menyatakan akan menindak tegas personel yang terbukti tidak netral saat penyelenggaraan pilkada.

"Allhamdullilah, hingga saat ini di wilayah hukum Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi, tidak ada laporan dari masyarakat, LSM, Bawaslu terkait anggota yang tidak netral."

Bahkan, Budi mengatakan Polda Jabar bersama Kodam Siliwangi siap mengamankan dan mengawal perhelatan pesta demokrasi di daerah itu. Pengamanan dilakukan di seluruh wilayah tanpa terke-cuali hingga TPS. Dua pertiga kekuatan atau sekitar 16.500 personel Polda Jabar akan dikerahkan, dengan didukung 3.000 personel Kodam Siliwangi, serta instansi terkait lainnya.

"Kita lakukan patroli gabungan di seluruh kabupaten/kota hingga desa-desa. Ini untuk meyakinkan bahwa Kodam Siliwangi dan Polda Jabar siap melaksanakan pengamanan pilkada serentak kali ini," tegas mantan Kapolda Sumsel itu. (P-2)