Bawaslu Tunggu SBY

BADAN Pengawas Pemilu menunggu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintah, baik itu Badan Intelijen Negara, Polri, maupun TNI dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.

"Kami bekerja lewat dua hal, yakni temuan dan laporan. Jadi, kami instruksikan kepada Bawaslu Jabar untuk melakukan penelusuran kalau memang ada bukti, baik temuan dan laporan dari masyarakat pasti akan ditindaklanjuti," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, SBY menduga ada oknum aparat BIN, Polri, dan TNI yang ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.

"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," ungkap Presiden ke-6 RI itu saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

SBY juga menyesalkan penggeledahan yang dilakukan Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan di kediaman mantan Wakil Gubenur Jabar Dedi Mizwar.

Terkait dengan hal itu, Mochamad Iriawan membantah pihaknya menggeledah kediaman dinas Wagub Jabar. Menurutnya, kedatangannya ke rumah dinas itu hanya mengecek aset milik Pemprov Jabar. "Kasihan SBY mendapatkan informasi yang tidak akurat," katanya di Bandung, Jabar, kemarin.

Pakar politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengatakan seharusnya SBY tidak mudah percaya terhadap informasi yang masuk. "Sebagai negarawan, 10 tahun berkuasa, harusnya tidak seperti itu," kata Muradi di sela-sela diskusi di Bandung, kemarin.

Semestinya, kata dia, SBY menunjukkan bukti-bukti akurat sehingga tidak menjadi isu liar.

Jamin netral

Pemerintah kembali menegaskan agar seluruh aparat yang bertindak di lapangan sebagai penjaga kemanan dapat berlaku netral pada pilkada yang akan berlangsung di 171 wilayah pada 27 Juni.

"Dalam video conference tadi juga (kemarin), pusat berikan arahan kepada daerah beberapa hal. Pertama, soal netralitas penyelanggara pemilu. Polri, TNI, dan aparat sipil negara juga harus netral karena itu kunci keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak," kata Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Ia juga meminta seluruh pihak termasuk partai politik dan pendukung calon pemimpin di 171 daerah untuk bersatu padu menjaga kemananan dan menghadang hoaks.

"Seluruh parpol jaga aturan agar jurdil sehingga pilkada sukses. Sukses artinya pilkada mampu memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik," paparnya.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya dapat dipastikan terus menjaga netralitas dalam menjalankan tugas menjaga keamanan pilkada serentak. Aparat kepolisian yang terbukti berpihak akan mendapatkan sanksi tegas.

"Saya sudah sampaikan telegram berikut sanksi, di antaranya sanksi ringan, teguran, mutasi, sampai PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujar Tito.

Kapolri baru-baru ini mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena diduga mendukung salah satu pasangan calon peserta pilkada di daerah tersebut. (Cah/BY/*/X-4)