Himbauan Prabowo Soal Terima Uang Pilkada Bisa Masuk Pidana

IMBAUAN Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar masyarakat mengambil uang dan sembako, namun tidak memilih kandidat atau parpol yang memberikan materi tersebut, dinilai dapat masuk ranah pidana. Itu terjadi apabila dalam realitasnya imbauan yang disampaikan justru memenuhi unsur pelanggaran pidana.

Demikian dikatakan pengamat pidana dari Universitas Padjadjaran, Yesmil Anwar, ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (25/6). Masih bisa diperdebatkan apakah imbauan tersebut memang sesuatu yang dianggap pidana atau tidak.

"Kenapa? Karena unsur-unsur pidananya, yaitu adanya keresahan, adanya pasal yang sudah disediakan untuk perilaku tersebut, dan adanya niat untuk melakukan itu atau mens rea. Tiga unsur itu yang harus dipenuhi," kata dia.

Menurutnya, pidana tersebut berada di ranah publik. Jika imbauan dapat ditafsirkan ditujukan kepada kelompok atau situasi tertentu yang notabene mengganggu ketertiban umum serta meresahkan, praktis hal itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum.

Namun, sambung Yesmil, apabila imbauan itu ditujukan jelas kepada kelompok tertentu, seperti pemerintah, maka dapat dianggap sebagai penghinaan kepada pemerintah. Tetap perlu dilihat seberapa jauh imbauan yang mungkin dinilai meresahkan masyarakat.

"Kalau menurut saya, tentu di dalam kerangka pilkada tujuannya untuk membuat orang lain yang menggunakan situasi dengan memberikan sembako itu mengalami kerugian. Itu yang terjadinya," pungkasnya.

Prabowo menyampaikan imbauan itu dalam rekaman audio visual berjudul 'PRABOWO SUBIANTO UMUMKAN GERAKAN DONASI @GALANGPERJUANGAN', yang diunggah di akun Facebook resminya, pada Kamis (21/6).

"Karena itu, saya sampaikan dan saya anjurkan kalau rakyat Indonesia dibagi-bagi sembako dan dibagi-bagi uang, terima saja karena itu hak rakyat. Tapi pada saat menentukan pilihan di depan tempat pemilihan, gunakanlah hati nuranimu, pilih sesuai dengan hati dan pikiranmu sendiri," ucap Prabowo. (OL-4)