Netralitas Aparat, Wiranto: Adukan, Jangan Takut Kriminalisasi

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, memastikan sanksi tegas bakal diberikan pemerintah kepada aparat TNI-Polri yang kedapatan tidak netral dalam mengawal perhelatan pesta demokrasi. Pun masyarakat diimbau untuk berani melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah.

Sarana pengaduan itu, sambung dia, bisa melalui badan pengawas pemilu maupun panitia pengawas daerah. Pemerintah mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan kriminalisasi dan perseskusi terhadap masyarakat yang melaporkan temuan tersebut.

"Tindakan dengan sanksi kalau seperti itu (tidak netral). Tapi itu memang sudah menjadi penekanan presiden bahwa aparatur sipil negara (ASN), aparat keamanan, penyelenggara pemilu harus netral," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6).

Menurut dia, netralitas merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Pemilu pun harus berlangsung aman, tertib, jujur, adil, dan sukses.

"Mari kita bersama-sama kerja sesuai aturan yang berlaku. Hal-hal yang dulu pernah terjadi, seperti pengerahan massa yang berlebihan, money politic, serangan fajar, serangan senja, itu hilang semua. Semua kita imbau untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas," pungkasnya. (OL-4)