Meski Rumit, Wapres Yakin Pilkada dan Pemilu Berjalan Lancar

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan dalam pemilu 2019 nanti dapat menjadi pemilu yang paling rumit sedunia dengan banyaknya tingkatan yang dipilih. Namun dirinya meyakini pelaksanaan pilkada maupun pemilu akan berlangsung aman dan lancar.

"Pertama karena tidak adanya koalisi nasional. Misalnya di provinsi A koalisi Golkar dengan PDIP dan di provinsi lainnya Golkar dengan Demokrat. Karena semuanya campur baur jadi tidak ada poros nasional di Pilkada sehingga tidak ada emosinya," terang Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, hari ini.

Kedua, berdasarkan aturan KPU yang mengatur terkait tatacara kampanye sehingga tidak ada arak arakan lagi atau kampanye door to door, sehingga tidak ada benturan benturan antar kelompok. Sedangkan pada era sebelumnya kampanye di tempat umum dengan masa kampanye yang panjang.

Disamping kepolisian dan tentara yang selalu siap menjaga keamanan. Masyarakat menurut Jusuf Kalla juga sudah dipandang lebih banyak mendapatkan informasi bukan hanya dari satu sumber saja karena adanya digitalisasi.

Jusuf Kalla juga melihat partai pada saat ini tidak lagi bersifat ideologis dengan dulu hanya terbagi partai islam dan nasional. Namun pada sat ini terkadang partai nasionalis lebih religius dibanding partai islam, sehingga saat ini lebih dikenal dengan nasionalis religius. Hal tersebut berdampak kepada tidak adanya lagi poros yang menonjolkan identitas yang kuat.

Kalaupun ada konflik Jusuf Kalla menyebut umumnya terjadi pada keluarga calon bupati, gubernur, atau simpatisannya namun hal itu sudah diantisipasi oleh kepolisian. Konflik baru akan terlihat satu bulan kemudian setelah proses perhitungan berupa demonstrasi.

Lebih lanjut dirinya juga menyatakan bahwa pemilu 2019 nanti akan sangat rumit, sehingga dirinya meminta kepada semua pihak untuk berhati hati. Sebab dalam pemilu 2019 nanti masyarakat akan mencoblos lima kertas suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, Dewan Perwakilan Daerah, serta presiden dan wakil presiden.

Dirinya memperkirakan setidaknya dibutuhkan 400 faktor untuk menghitungnya. Berbeda dengan pada Orde Baru yang hanya 3 faktor yang dihitung. Petugas pemilu membutuhkan waktu satu-dua hari untuk menyelesaikan rekapitulasi. (OL-4)