Kampanye Hitam Jadi Ancaman

RIBUAN orang mendengarkan orasi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Lapangan Merdeka, Medan, kemarin.

Dalam acara halalbihalal Idul Fitri 1439 H itu, Gatot meminta umat muslim di Sumatra Utara memilih pemimpin untuk Sumut dari putra daerah. Bukan warga dari luar Sumut karena itu dinilainya merupakan penghinaan terhadap warga Sumut.

"Dalam diri putra-putri Sumatra Utara mengalir darah pemimpin. Warga Sumatra Utara bukan mental tempe. Semoga Sumatra Utara diberi Allah pemimpin yang membangkitkan kembali martabat Sumatra Utara. Insya Allah," kata Gatot dalam acara yang juga yang dihadiri Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Tengku Zulkarnain tersebut.

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, nada pidato bernuansa politik identitas seperti di Medan itu kerap terjadi menjelang pilkada. Tiga hari jelang pencoblosan, penggiringan calon pemilih kepada etnik dan agama tertentu pun marak.

Dosen komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Anang Anas Azhar, melihat adanya kecenderungan menciptakan polarisasi pada pemilih.

"Dinamika ini sedang terjadi di Sumatra Utara. Namun, saya yakin masyarakat Sumut tidak akan kaos gara-gara politik identitas. Di Sumut ada Forum Kerukunan Umat Beragama yang sangat baik dan bertahan lama. Ini yang mengikat warga Sumatra Utara," ujar Anang Anas.

Di Sukabumi, Jabar, Panwaslu setempat mewaspadai indikasi kampanye hitam selama masa tenang mulai hari ini hingga Selasa (26/6).

"Kami berharap seluruh pengawas pemilu melakukan tugasnya lebih ketat selama hari tenang. Saya mengamati masih marak alat peraga kampanye terpasang di sejumlah lokasi. Seharusnya alat peraga kampaye itu ditertibkan oleh Satpol PP dan Panwaslu," ungkap Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Muhammad Aminudin.

Di Kota Pangkalpinang, petugas Panwaslu setempat melakukan patroli selama 24 jam. Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang, Ida Kumala, mengemukakan kampanye hitam bentuknya bisa berupa penempelan selebaran yang menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu.

"Kalau di Pangkalpinang kampanye hitam di masa tenang itu bisa berupa selebaran untuk menjelek-jelekkan pasangan lain. Ini disebarkan saat malam, jelang fajar, atau subuh. Jadi, serangan ini bukan saja berupa uang atau sembako, melainkan bisa juga selebaran," tutur Ida.

Sementara itu, Bawaslu mulai hari ini menggelar patroli pengawasan di 171 daerah yang menggelar pilkada serentak. Dengan kegiatan itu, Bawaslu mencegah aktivitas yang meresahkan selama masa tenang, seperti politik uang, kampanye hitam, politisasi SARA, dan adanya alat peraga yang belum ditertibkan.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan ketidaknetralan BIN dan TNI-Polri dalam perhelatan Pilkada 2018 ini.

"Yang kami sampaikan bukan isapan jempol. Ini cerita dari oknum BIN, TNI, dan Polri. Ada kejadiannya, bukan hoaks," kata SBY di Bogor, kemarin.

Kepala Staf TNI-AD Jenderal Mulyono sudah menginstruksikan prajurit memegang teguh netralitas dalam Pilkada 2018, termasuk tahapan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

"Netralitas TNI-AD merupakan jiwa, napas, dan sikap prajurit. Tidak terkait pesta demokrasi, tetapi juga dalam keseharian," tandas Kadispen TNI-AD Brigjen Alfret Denny Tuejeh. (Gol/Nov/BB/RF/LD/DD/X-3)