Pengangkatan Iriawan, Demokrat: Pembenaran Istana Bahayakan Demokrasi

UPAYA pihak istana yang mencari pembenaran dalam pengangkatan perwira polisi aktif, Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, dengan membandingkan persamaan pada masa pemerintahan sebelumnya dinilai Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik dapat membahayakan jalannya demokrasi.

Para pendukung Jokowi yang biasanya membedakan dirinya dengan era pemerintahan sebelumnya tersebut dapat berubah dalam keperluan pembenaran atas kebijakan yang salah dan dirasa mendesak. Dirinya menyebut perbuatan tersebut sebagai suatu hal yang memalukan dan tergolong sebagai oportunisme.

"Istana dalam menyikapi protes publik atas pengangkatan Perwira Tinggi Polisi aktif menjadi Pj. Gubernur Jabar justru mencari persamaan dengan kebijakan pada masa Presiden SBY. Misalnya pengangkatan Setia Purwaka dan Tanri Ali, keduanya Perwira Tinggi TNI, yang diangkat oleh Presiden SBY sebagai Pj. Gubernur, yang dijadikan sebagai preseden untuk membenarkan pengangkatan M. Iriawan," terang Rachland dalam keterangan persnya Selasa (19/6).

Rachland memandang ada tiga hal berbahaya atas perbuatan oportunisme tersebut. Pertama istana dengan sengaja menutupi fakta bahwa dua perwira TNI tersebut sudah alih status dari militer menjadi sipil saat mereka diangkat. Hal tersebut berbeda dengan kondisi saat ini dimana Pj. Gubernur Jabar masih berstatus perwira Polisi aktif.

Kedua, dengan memaksakan hal tersebut bertepatan dengan proses Pilkada yang akan berlangsung, istana dengan sengaja mengabaikan protes publik yang sejak awal mencemaskan adanya kemungkinan ketidak netralan Polisi kepada paslon tertentu.

"Hal ini dapat merusak profesionalitas dan imparsialitas Polri," tutur Rachland.

Terlebih dirinya menyatakan kekhawatirannya adanya upaya membangun negara polisi dengan mengadopsi dwi fungsi ABRI ke Polri untuk kepentingan politik. Rachland menilai harus adanya kewaspadaan dari masyarakat agar pemerintah tetap melayani kepentingan masyarakat.

"Kita semua patut cemas, oportunisme kebijakan Istana tersebut adalah gejala dari sesuatu yang lebih berbahaya, yakni sedang merayapnya otoriterisme istana kembali ke dalam politik Indonesia," pungkas Rachland. (OL-4)